"Terkait perkembangan terkini di Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Syria (Suriah), Komisi I DPR RI mendukung sikap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang senantiasa menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik," kata Wakil Komisi I DPR Agung Gumiwang Kartasasmita.
Mambacakan kesimpulan rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa di Gedung DPR/MPR/DPR RI di Jakarta, Rabu, Agung mengatakan Komisi I sepakat menolak aksi militer di Mesir dan Suriah, khususnya dalam hal kemungkinan jatuhnya korban rakyat sipil, serta terkait perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik.
Agus menambahkan, dalam rangka menjaga stabilitas hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat demi kepentingan nasional dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat internasional, Komisi I DPR RI meminta Menlu untuk memberikan prioritas bagi pelaksanaan diplomasi publik, termasuk dukungan anggaran.
"Dalam hal pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) melalui kerja sama luar negeri, Komisi I DPR RI minta Kementerian Luar Negeri untuk memberikan dukungan diplomasi dan terlibat dalam pembahasan secara optimal sehingga melahirkan kerangka kerja sama yang bersifat konstruktif bagi pemenuhan kebutuhan modernisasi Alutsista dan peningkatan kemampuan industri pertahanan," jelas Agus.
Terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilres 2014 yang baik, dimana keterlibatan WNI pemilih yang berdomisili di luar negeri cukup besar, Komisi I DPR RI mendesak Kemenlu untuk mempersiapkan diri dengan baik, agar azaz jujur, adil, bebas, dan rahasai bisa terpenuhi.
Kesimpulan lainnya, Komisi I DPR RI menerima penjelasan Kementerian Luar Negeri terkait RKA K/L Kemenlu untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp5,06 triliun dan usulan inisiatif sebesar Rp826 miliar.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
