Rabu, 3 September 2014

DPD RI tinjau pemekaran Simalungun

Selasa, 24 September 2013 18:38 WIB | 4.088 Views
DPD RI tinjau pemekaran Simalungun
Ilustrasi-DPD RI (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Simalungun (ANTARA News) - Komite I DPD RI meninjau  kawasan Kota Perdagangan Kecamatan Bandar yang akan dijadikan ibu kota Kabupaten Simalungun Hataran jika pemekaran Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terealisasi.

"Kabupaten Simalungun sudah layak untuk dimekarkan melihat luasnya wilayah supaya pembangunan bisa merata dan penyerapan dana pembangunan lebih besar," ujar Anggota Komite I DPD RI Rahmat Shah, Selasa di Pamatang Raya.

Dia mengatakan Komite I DPD RI akan melakukan pleno pada 30 September 2013 dan 1 Oktober 2013 rapat paripurna mendukung pemakaran Kabupaten Simalungun yang telah diwacanakan sejak tahun 2002 lalu.

"99 persen bakal dimekarkan karena tujuannya mulia untuk percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," optimis Rahmat Shah yang mengapresiasi keharmonisan masyarakat di daerah ini.

Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori menyampaikan kedatangan 10 anggota Komite I dan tiga setjen ke kabupaten Simalungun dalam rangka kunjungan kerja uji sahih tentang pengelolaan daerah perbatasan dan tinjauan fisik calon kabupaten pemekaran.

Alirman menyampaikan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Komisi II DPR RI terkait pemekaran Kabupaten Simalungun dan hasilnya Simalungun sudah siap untuk dimekarkan.

"Tinggal nanti bagaimana Pemerintah kabupaten dan masyarakat Simalungun mengawal pemekaran itu dengan terus menyatukan visi agar tidak ada perbedaan pendapat," kata anggota DPD pemilihan Sumatera Barat ini.

Sementara Bupati Simalungun JR Saragih menegaskan dirinya secara pribadi dan sebagai pimpinan daerah bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan pemekaran Simalungun dengan menganggarkan dana Rp5 miliar pada APBD 2013.

"Ini sebagai bentuk kesungguhan saya untuk memekarkan Simalungun demi percepatan pembangunan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Karena selama ini 90 persen dana APBD terserap untuk pembiayaan gaji dan operasional lainnya, sedangkan untuk pembangunan tersisa 10 persen," ungkap Bupati.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga