Tahun lalu, pemerintahan sebelumnya melarang perusahaan China pemasok perangkat jejaring telekomunikasi terbesar di dunia itu untuk mengikuti tender karena berkaitan dengan kekhawatiran keamanan siber.
Sejumlah pejabat senior pemerintahan koalisi pimpinan Liberal, termasuk Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull, berusaha mengkaji kembali ketentuan larangan itu.
Namun, Jaksa Agung George Brandis mengatakan berdasarkan beberapa pertimbangan, pemerintah tak dapat mengubah kebijakannya, terutama atas masukan lembaga-lembaga keamanan Australia.
"Tak ada keputusan yang dibuat pemerintah baru yang mengubah kebijakan yang sudah ada," kata Brandis dalam email-nya kepada Reuters.
Sedangkan juru bicara Huawei Jeremy Mitchell mengaku yakin pemerintah Australia masih mengkaji kebijakan itu.
"Pemahaman Huawei adalah bahwa tidak ada keputusan yang bisa dibuat berkaitan dengan NBN dan bahwa review masih berlangsung," kata Mitchell lewat email menjawab pernyataan tertulis Brandis.
Tahun lalu, Huawei yang didirikan pada 1987 oleh mantan Perwira Tentara Pembebasan Rakyat Ren Zhengfei, mengajukan proposal pembangunan pusat evaluasi keamanan siber di Australia.
Demi lobi untuk mencabut larangan itu, Huawei mempekerjakan mantan pejabat senior Partai Liberal yang kini berkuasa, demikian Reuters.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
