"Reformasi birokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perlu upaya perbaikan yang sistemik pengendalian sistem birokrasi kita dengan menerapkan reward and punishment," kata Arif di Jakarta, Senin.
Dikatakannya, persoalan ketidakefisienan ada dari sisi internal pemerintah, karena dari Rp56,98 triliun, potensi kerugian negara, sebesar Rp46 triliun timbul (80%) karena lemahnya pengawasan internal di kementerian/lembaga atau pemerintahan.
"Artinya potensi kerugian negara yang berdampak finansial saat ini sudah bersifat sistemik dan akut," kata dia.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
