Selasa, 30 September 2014

Dahlan terbitkan edaran penataan "outsourcing" BUMN

Jumat, 22 November 2013 23:12 WIB | 10.901 Views
Dahlan terbitkan edaran penataan
Menteri BUMN Dahlan Iskan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Surat Edaran bernomor SE-06/MBU/2013 itu memuat enam poin, antara lain meminta direksi BUMN mencermati masalah outsourcing dan penyelesaian PHK pada masing-masing BUMN agar diproses sesuai dengan mekanisme korporasi,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya mengeluarkan surat edaran untuk melakukan penataan tenaga kerja "outsourcing" atau alihdaya di perusahaan milik negara.

"Surat Edaran bernomor SE-06/MBU/2013 itu memuat enam poin, antara lain meminta direksi BUMN mencermati masalah outsourcing dan penyelesaian PHK pada masing-masing BUMN agar diproses sesuai dengan mekanisme korporasi," kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi, dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat.

Berkaitan penyelesaian outsourcing dan PHK masing-masing BUMN berlangsung efektif dan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga seluruh BUMN diimbau berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Direksi BUMN juga diminta mengkaji sistem dan pola pengelolaan karyawan outsourcing yang memberikan kepastian hidup layak bagi karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang.

Sistem tersebut dapat merupakan bagian dari perusahaan, atau menjadi syarat dalam hal penggunaan perusahaan pemborongan.

Hal-hal yang juga perlu dikaji secara matang, menurut Faisal Halimi, dan diatur dalam surat edaran Menteri BUMN itu berupa besaran remunerasi yang tidak di bawah Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP), kesehatan dan keselamatan kerja (K-3), hak-hak normatif, program pengembangan kompetensi, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Menteri BUMN juga menginstruksikan agar direksi membentuk tim pengawasan penanganan masalah karyawan outsourcing di BUMN dengan melibatkan serikat pekerja BUMN yang bersangkutan," kata Faisal lagi.

Karena itu, seluruh BUMN segera melaporkan kepada Menteri BUMN terkait praktik, sistem, dan pola pengelolaan kesejahteraan karyawan outsourcing pada masing-masing BUMN yang mencakup besaran remunerasi dan K-3.

Selanjutnya, hak-hak normatif, program pengembangan kompetensi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditempuh; skema dan proses penyelesaian outsourcing yang sudah dilakukan secara internal berdasarkan mekanisme korporasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN Komisi IX DPR mengapresiasi keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan membuat surat instruksi atau edaran untuk seluruh direksi BUMN.

Menurut anggota Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN Poempida Hidayatulloh, keputusan Dahlan tersebut menjadi dasar pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN Komisi IX DPR oleh seluruh direksi BUMN.

Karena itu, Panja Outsourcing akan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaannya.

Poempida juga menjelaskan, dengan telah terbit Surat Edaran Menteri BUMN tersebut bukan berarti pengawasan Panja Komisi IX DPR akan menjadi kendur.

"Kita ngin tetap melihat rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN ini terimplimentasi dengan baik," ujar Poempida.(*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga