... yang dilakukan kami adalah sistim makronya (infrastruktur) sedangkan mikronya tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta... "
Jakarta (ANTARA News) - Empat tahun lagi, semua proyek pengendalian banjir Jakarta akan tuntas dengan biaya Rp12 triliun lebih.

"Programnya disiapkan hingga 2017 dari 2012. Itu semua berfokus pengendalian dan normalisasi 13 sungai di Jakarta dan sekitarnya," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mohamad Hasan, kepada pers, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, dari 12 program tersebut, beberapa di antaranya sudah selesai, di antaranya peningkatan kapasitas Kanal Banjir Timur dan Barat, sedangkan sisanya ada yang dalam pelaksanaan dan masih dalam tahap rencana.

"Untuk tahap pelaksanaan seperti normalisasi Kali Pesanggrahan, kali Angke dan Kali Sunter, kemudian juga Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet serta normalisasi Kali Ciliwung Lama," katanya.

Pintu Air Manggarai dibangun sejak masa kolonialisasi Belanda, lebih dari seabad lalu dan terbukti masih sangat tangguh hingga kini dan akan lebih sempurna fungsinya jika perawatan bisa dimaksimalkan. 

Sedangkan normalisasi Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai hingga jembatan TB Simatupang dan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, masih dalam proses lelang.

"Untuk dua proyek terakhir, masih menunggu persetujuan proyek tahun jamak dari Menteri Keuangan. Jika sudah selesai, akhir tahun ini sudah bisa peletakan batu pertama," katanya.

Hasan juga mengakui, dari 12 proyek itu, terutama dari 13 sungai yang ada, hanya dua sungai yang belum yakni dinormalikan, Kali Krukut dan Kali Cipinang Hulu.

"Dua kali itu, normalisasinya mulai 2014, termasuk Waduk Ciawi" katanya.

Sementara itu, program lain yang dalam pelaksanaan, tambahnya, revitalisasi situ-situ dan dam parit, serta masih dalam perencanaa adalah pembangunan chek dam dan sumur resapan.

"Jadi, apa yang dilakukan kami adalah sistim makronya (infrastruktur) sedangkan mikronya tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk persoalan lahan dan masalah sosial," katanya.

Ketika ditanya, apakah setelah 2017, Jakarta bebas banjir, Hasan menyebut, hal itu tidak bisa dipastikan.

"Program itu tak menjamin, Jakarta bebas banjir karena kegiatan struktural itu masih harus dibarengi dengan kegiatan non-struktur seperti menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan," katanya.

Selain itu, Jakarta mengalami penurunan permukaan 10-12 cm pertahun, sehingga ancaman air melimpas dari laut, potensinya tak bisa dihindari. "Ini harus dicegah antara lain harus ditampung, kemudian dipompa," katanya.

Yang jelas, tegasnya, pemerintah sangat serius menangani pengendalian banjir Jakarta, terbukti dari total penanganan banjir Indonesia, sekitar seperempat ditujukan untuk Jakarta yakni sekitar Rp1,25 triliun pada 2013 ini.

Pewarta: hEdy Sujatmiko
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013