Menanggapi serangkaian pertanyaan sulit yang diajukan oleh Komite Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Anak (CRC), Vatikan mengatakan tidak akan mengeluarkan informasi tentang penyelidikan internalnya terkait kasus-kasus pelecehan seksual para pendeta itu, kecuali diwajibkan untuk melakukan hal itu atas permintaan negara atau pemerintah untuk bekerja sama dalam proses hukum.
Tanggapan dari Vatikan itu, yang akan langsung dipertanyakan oleh panel pada Januari 2014, akan dicermati dengan ketat karena tampaknya mencoba untuk memisahkan skandal keuangan dan pelecehan yang dilakukan oleh para pendeta yang telah merusak citra dari gereja katolik roma di seluruh dunia.
Sejak menjadi paus non-Eropa pertama dalam 1.300 tahun, Paus Fransiskus telah berhasil mengubah sebagian besar topik pembahasan itu setelah pengunduran diri Benediktus XVI pada Februari.
Pertanyaan-pertanyaan dari panel bertujuan untuk menilai kepatuhan gereja pada Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak tahun 1990, sebuah perjanjian yang menjamin dipenuhinya berbagai hak asasi manusia bagi anak-anak yang telah ditandatangani oleh Vatikan.
Dalam tanggapannya Vatikan mengatakan proses disipliner internal "tidak terbuka untuk umum" untuk melindungi "para saksi, terdakwa dan integritas proses gereja", tetapi mengatakan hal ini seharusnya tidak mencegah korban dari melaporkan kejahatan kepada otoritas negara.
Namun, Vatikan mengatakan undang-undang negara, termasuk kewajiban untuk melaporkan kejahatan, harus dihormati.
Vatikan mencatat jika pihaknya "sangat sedih oleh kasus pelecehan seksual" dan menekankan bahwa mereka telah mengubah persyaratan untuk penerimaan calon pendeta, memperbarui hukum, dan konferensi uskup diminta untuk menyusun pedoman guna memerangi pelecehan seksual.
Tapi Vatikan menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat bertanggung jawab atas perilaku lembaga atau individu umat katolik di seluruh dunia dan mengatakan uskup setempat memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak terlindungi.
"Takhta Suci tidak melakukan kontrol efektif atas kegiatan lokal lembaga katolik di seluruh dunia," menurut pernyataan itu yang menunjukkan bahwa pemerintahan pusat gereja katolik hanya bisa bertanggung jawab atas peristiwa dalam negara kota Vatikan .
Kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat Pusat Hak Konstitusional mengkritik tanggapan itu karena bersifat terlalu tidak jelas.
"Dengan mengklaim hanya memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam Vatican City dan menyalahkan kurangnya pencegahan ... dari pihak pemerintah daerah, Takhta Suci telah menunjukkan salah satu posisi tidak jujur dan menyesatkannya yang paling eksplisit tentang masalah ini sampai saat ini," kata kelompok hak asasi itu dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilaporkan Reuters.
(G003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
