Hal ini sebuah terobosan yang fundamental bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas lautnya 2/3 dari total wilayahnya,"
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Maritime Institute (IMI) mengapresiasi hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang arsitektur kabinet yang ideal bagi Indonesia, dengan meluncurkan Arsitektur Kabinet 2014--2019, kemarin (5/12).

Salah satu kementerian yang relatif baru dalam konsep itu adalah Kementerian Maritim. "Hal ini sebuah terobosan yang fundamental bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas lautnya 2/3 dari total wilayahnya," kata Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, katanya, posisi geografis Indonesia ang sangat strategis memberikan peluang yang besar untuk bermetamorfosis menjadi negara maritim yang besar.

Menurut Paonganan, sektor maritim harus menjadi salah satu prioritas negara yang harus dikelola secara baik dan bijak, karena masa depan ada di lautan, sedang daratan sudah mulai tergerus karena ekploitasi yang berlebihan.

"Sudah saatnya potensi maritim menjadi andalan pembangunan bangsa, baik itu sosial budaya, ekonomi, politik dan pertahanan," tegasnya.

IMI mengingatkan agar konsep Kementerian Maritim jangan hanya mengganti nama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tugasya sebagian besar mengurusi perikanan yang potensinya hanya sebagian kecil dari potensi maritim sesungguhnya.

Sebelumnya diberitakan, LAN mengeluarkan usulan struktur kelembagaan pemerintah yang dinilai saat ini sangat gemuk baik dari sisi jumlah instansi maupun jabatan strukturalnya sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

"Untuk itu LAN berinisitif melakukan kajian tentang arsitektur kelembagaan pemerintah 2014-2019 yang diharapkan melahirkan gagasan segar tentang perlunya pemerintahan masa mendatang mengambil langkah-langkah nyata dalam menyederhanakan struktur kelembagaan pemerintah," kata Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN) Agus Dwiyanto.

Berikut arah penataan kabinet yang disampaikan oleh Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN:

Kementerian portofolio (Departemen):
Absolut:
1. Keuangan
2. Hukum dan Imigrasi (Kewarganegaraan)
3. Pertahanan
4. Agama (kepercayaan)
5. Luar Negeri

Skala Nasinal
6. Kesehatan dan Kesejahteran Rakyat (Sosial)
7. Pendidikan (dasar dan menengah), Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sumber daya alam
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (perkebunan, perikanan, peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Maritim (kelautan)
13. Pertanahan

Fasilitas pelayanan umum/infrastruktur
14. Transportasi
15. Pekerjaan Umum dan Permukiman

Kementerian Non Portofolio (Menteri Negara)
16. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
17. Hak Asasi Manusia (hak anak dan perempuan)
18. Komunikasi dan Informasi

Perekonomian
19. Industri dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata
21. BUMN
22. Dalam Negeri (administrasi, kependudukan dan catatan sipil)

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional: Bappenas dan Anggaran
3. Urusan yang terkait penataan birokrasi: MenPAN dan RB, LAN, dan BKN
4. Urusan Pengawasan (BPKP dan UKP4)
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Wanimpres dan DPOD).(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013