Sedang dalam proses. Dulu pernah ada skema 70-30 tapi jangan diwacanakan dulu."
Jakarta (ANTARA News) - Kepemilikan saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) belum ditentukan dengan pemerintah daerah Sumatera Utara.

"Jangan terlalu cepat untuk membahasnya," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai menandatangai persetujuan pengambilalihan seratus persen saham Inalum di kantornya, Senin.

Dia menegaskan bahwa pihak-pihak terkait belum membahasnya.

"Sedang dalam proses. Dulu pernah ada skema 70-30 tapi jangan diwacanakan dulu," kata menperin.

Inalum merupakan kerjasama Proyek Asahan antara Indonesia dengan Jepang. Proyek tersebut menggarap eksploitasi alumunium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Proses pengambilalihan Inalum berjalan alot, menilik berlarut-larutnya kesepakatan sedari rencana selesai pada 1 November 2013, tetapi baru terlaksana pada 9 Desember 2013.

Pada Senin, kedua belah pihak setuju untuk memutuskan kesepakatan kerja sama.

Indonesia harus membayar US556,7 juta untuk membeli 58,87 persen saham yang dimiliki Jepang. Pemerintah sendiri telah memiliki 41,13 persen saham.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan proses pengambilalihan Inalum oleh pemerintah merupakan preseden yang baik.

"Proses pengambilalihan Inalum dilakukan dengan cara yang baik. Dengan begitu, memberi contoh yang baik untuk ke depannya dalam hal pengambilalihan aset," katanya. (*)

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013