"Pemred bisa mengubah jalannya sejarah," kata Presiden disambut tepuk tangan para hadirin.
Forum Pemred yang menggelar Kongres Kebangsaan dengan tema "Menggagas Kembali Haluan Negara Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia" berhasil membuahkan delapan butir kesepakatan yang tertuang dalam Komitmen Jakarta.
Komitmen tersebut berisi butir-butir untuk perbaikan sistem bernegara dan diserahkan langsung kepada Presiden Yudhoyono. Diantaranya komitmen untuk penyempurnaan kelembagaan perwakilan, perbaikan sistem kepartaian, termasuk fungsi Dewan Perwakilan Daerah dengan tujuan mengembalikan keterwakilan yang inklusif.
Menurut Presiden, kongres kebangsaan menjadi sarana dan upaya untuk perbaikan Indonesia di masa depan.
Untuk itu, Presiden juga mengharapkan agar, kongres tersebut melibatkan banyak komponen masyarakat untuk mendengar dan mengetahui gagasan - gagasan dan ide - ide dalam memperbaiki bangsa dan negara.
"Bukalah lebar - lebar forum kebangsaan ini, libatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang kompeten, perguruan tinggi, semua, dengarkan dan mintakan pula, sekali lagi pendapat rakyat," kata Presiden.
Presiden menambahkan, Forum Pemred dan Kongres Kebangsaan akan dapat memperoleh tempat di hati rakyat bila mampu melibatkan dan mendengarkan semua komponen masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Forum Pemred Akhmad Khusaeni tersanjung dengan pernyataan Presiden bahwa Pemred bisa membuat sejarah dengan menggagas Kongres Kebangsaan.
Menurut dia, biasanya media hanya berperan mencatat sejarah ketika sejarah itu berlangsung. Tapi Presiden menilai peran pers lebih dari sekedar pencatat sejarah menjadi pembuat sejarah.
"Ini bukti penghargaan presiden kepada media," katanya.
Kusaeni mengatakan pers sebagai kekuatan keempat dari demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus berkonstribusi kepada masalah kebangsaan supaya Indonesia lebih baik dan perkasa lagi.
Kongres Kebangsaan digagas untuk mengevaluasi kembali perjalanan 15 tahun reformasi. "Persoalannya apakah kita sekarang lebih baik dari 15 tahun lalu? Harus ada yang berani mengkoreksi dan menyatakan ini salah hentikan. Ini benar, lanjutkan," tegasnya.
Ia menambahkan berbagai kemajuan terjadi pasca 1998, seperti pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 dengan pembatasan hanya dua kali masa jabatan.
Menurut dia, mungkin sistim Pilpres langsung ini bisa dilanjutkan. Namun, sistim Pilkada langsung di Kabupaten dan Kota yang banyak menimbulkan persoalan dari mulai politik uang, konflik di daerah, sistim ketatanegaraan yang kacau, bisa ditinjau kembali. Inilah, menurut Kusaeni, PR yang harus diputuskan oleh MPR mendatang untuk mengevaluasi dan mengamandemenya.
"Kalau hasil-hasil Kongres Kebangsaan ini terus menggelinding dan ditindaklanjuti, maka Pemred bisa dikatakan telah membuat sejarah," demikian Akhmad Kusaeni yang juga Direktur Pemberitaan LKBN Antara.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
