Pendanaan menjadi syarat penting pembangunan infrastruktur, terlebih daya dukung pendanaan publik yang kurang memadai mengartikan dukungan sektor swasta menjadi vital,"Jakarta (ANTARA News) - Presiden Direktur Indonesia Infrastructure Finance Kartika Wirjoatmojo menyatakan hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan terkait dengan pendanaan investasi infrastruktur.
"Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan atas pendanaan investasi infrastruktur, di antaranya kurang jelasnya perundang-undangan skema KPS yang ada sehingga cenderung menghambat pengintegrasian sektor swasta dalam proses pembangunan infrastruktur," kata Kartika dalam keterangan pers yang diterima, Rabu.
Menurut Kartika, selain itu, juga ada beberapa tantangan seperti minimnya kapasitas institusi terkait baik dari kementerian perencana maupun kementerian pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan program infrastruktur yang berakibat pada pembatasan ruang gerak sektor pembanguan infrastruktur antara lini nasional mapun diantara lini nasional dan regional.
"Pendanaan menjadi syarat penting pembangunan infrastruktur, terlebih daya dukung pendanaan publik yang kurang memadai mengartikan dukungan sektor swasta menjadi vital," ujar Kartika.
Oleh sebab itu, lanjut Kartika, diperlukan suatu revolusi perilaku bisnis publik yang efektif dan efisien untuk dapat merangkul sektor swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur Indonesia.
Kartika menjelaskan, di tingkat domestik, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dalam kerangka implementasi MP3EI, yang didukung oleh kebijakan-kebijakan serta melalui program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan upaya penguatan infrastruktur.
Untuk tingkat regional, Kartika menjelaskan, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota ASEAN, terutama CMLV, dan untuk tingkat global, terlepas dari kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, Indonesia aktif membawa agenda pembiayaan infrastruktur secara konsisten ke forum G20, dan memperjuangkan dimasukkannya komitmen pembiayaan investasi infrastruktur ini ke dalam mainstream pembahasan agenda G20 ke depan.
"Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap G20 dalam agenda pembangunan infrastruktur baik di tingkat domestik maupun di tingkat regional maupun global," ujar Kartika.
Indonesia berkontribusi dalam menyertakan modal untuk infrastruktur dalam ASEAN Infrastructure Fund (AIF) di tahun 2012 dan 2013 dan mendukung realisasi projek-projek infrastruktur konektivitas dalam Initiative for ASEAN Integration (IAI) I dan II.
Indonesia juga mendorong APEC untuk lebih efektif dalam mengembangkan kerjasama kongkrit dalam projek-projek pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi, dan diharapkan dengan realisasi projek-projek ini, kawasan ASEAN dan Asia Pasifik dapat menjadi engine for global growth.
Indonesia sendiri juga terpilih sebagai Ketua bersama Study Group on Financing for Investment, yang memberikan bukti keterlibatan dan partisipasi aktif Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik melalui perbaikan kapasitas ekonomi negara berkembang lewat peningkatan pembiayaan infrastruktur.
(V003/N002)
Pewarta: Vicki F
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
