Hal tersebut terungkap dalam hasil Rembuk Provinsi yang penyampaiannya digelar hari ini di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Kamis.
"Sebagai rekomendasi, salah satunya adalah mewujudkan urban governance yakni menata ulang pemerintahan menuju kota Jakarta Baru dengan penguatan pemerintah kelurahan dan kecamatan sebagai garda depan pemerintahan, selain itu membuka pengaduan masyarakat," kata Ketua Panitia Rembuk Provinsi 2013 Irmansyah di Balai Agung, Kamis.
Rekomendasi tersebut akan dimasukkan ke dalam kebijakan untuk kemudian diupayakan terakomodasi pada anggaran 2014.
"Paling tidak rumusan kebijakan bisa membantu Pemda Jakarta untuk membuat program 2015," katanya.
Rembuk Provinsi adalah kegiatan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan Rembuk Provinsi untuk menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dan menyampaikan aspirasi pada Gubernur DKI Jakarta.
Rembuk Provinsi dimulai dengan dengar pendapat masyarakat yang dibagi menjadi dua sesi.
Public hearing pertama dilaksanakan pada 28 Novemner 2013 di Monas diikuti 1.500-an warga yang mewakili 267 kelurahan dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Public hearing kedua dilakukan pada 2 Desember 2013 di Hotel Lumire diikuti 150 orang yang merupakan perwakilan sektor pengusaha, kalangan profesi, kelompok pemuda, dan 20 unsur SKPD.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi pada 4--6 Desember 2013 diikuti 26 orang yang terdiri dari para tokoh dan pakar akademisi maupun praktisi.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
