Namun, pembangunan Giant Sea Wall itu masih berupa perencanaan. Kendati demikian, saya bisa meyakinkan bahwa sudah banyak sekali investor yang tertarik dengan proyek water front city ini. Banyak banget pengusaha yang antri,"Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI guna membahas rencana reklamasi pulau di pantai pesisir utara Jakarta serta pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
"Dalam pelaksanaan reklamasi 17 pulau di pesisir utara Jakarta nanti, kami pastikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI karena proyek ini melibatkan swasta," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, izin terkait dengan pelaksanaan reklamasi pulau tersebut sudah dikeluarkan sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Fauzi Bowo.
"Dari 17 izin, hanya satu yang disetujui oleh Pak Fauzi Bowo. Reklamasi itu akan dilakukan di bagian utara Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Akan tetapi, izin tersebut sudah habis masanya per September 2013 dan belum diperpanjang lagi," ujar Jokowi.
Dia menuturkan bahwa prinsip reklamasi pulau tersebut adalah dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi warga sekitar, terutama para nelayan. Dengan demikian, keuntungannya bukan hanya ditujukan untuk pihak swasta atau pengembang.
Selain itu, sambung dia, reklamasi pulau tersebut juga berkaitan dengan proyek pembangunan Giant Sea Wall karena konsep besarnya adalah menjadikan utara Jakarta sebagai water front city, yakni perpaduan tanggul dan kota diatas laut.
"Namun, pembangunan Giant Sea Wall itu masih berupa perencanaan. Kendati demikian, saya bisa meyakinkan bahwa sudah banyak sekali investor yang tertarik dengan proyek water front city ini. Banyak banget pengusaha yang antri," tutur Jokowi.
Dia juga mengaku tidak ingin terburu-buru menjalankan proyek pembangunan Giant Sea Wall karena masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, di antaranya beban penduduk.
Jokowi memperkirakan akan ada sebanyak kurang lebih 750.000 penduduk baru yang akan datang ketika proyek water front city dimulai.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Mohammad Romahurmuziy mengaku khawatir jika proyek tersebut nantinya akan mengakibatkan banyaknya nelayan yang kehilangan pekerjaan maupun tempat tinggal.
"Kalau kita memang lebih menyoroti dampak dari proyek tersebut. Kita ingin ingatkan bahwa proyek itu jangan hanya berpihak kepada pengembang, tetapi harus mengutamakan nelayan sehingga sejalan dengan asas keadilan sosial," ungkap pria yang akrab disapa Romy itu.
(R027/D007)
Pewarta: Rr Cornea K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
