"Cukup saja DKI Jakarta reklamasi pantai. Tempat lainnya di Pulau Jawa tak perlu ada," kata Rohkmin saat acara Semiloka Internasional bertema Reklamasi sebagai Alternatif Lokasi Pengembangan Permukiman Multi Strata Kasus Pantura Jakarta di Auditorium Unversitas Gunadarma, Depok, Kamis.
Ia mengatakan reklamasi pantai tentunya akan berdampak pada disparitas pembangunan yang semakin timpang antara pembangunan di Pulau Jawa dengan Pulan lainnya di Indonesia.
"Jakarta yang luasnya hanya 6,5 persen garis pantai mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 50 persen. Berbanding jauh dengan Sumatera yang pertumbuhan ekonominya hanya 28 persen dan Papua hanya 15 persen," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengingatkan kepada sektor industri agar tidak tabu dengan bidang perikanan. Sebaiknya masyarakat kelas bawah seharusnya dilibatkan di kawasan reklamasi.
Pembangunan reklamasi pantai jika memang harus dilakukan di Pulau Jawa hanya untuk yang krusial saja seperti pembangunan pelabuhan ataupun bandara saja. Sedangkan untuk pemukiman industri, dan bisnis sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa.
"Setiap pembangunan masyarakat harus menikmati seperti apa yang dilakukan oleh negara China," ujarnya.
Sementara itu Kepala Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana (SAPIMB) Universitas Gunadarma, Ruswandi Tahrir mengatakan, reklamasi diharapkan akan mengubah kawasan pudar menjadi habitable. Sehingga bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi dan tujuan strategis lainnya.
Reklamasi pantai di Indonesua sudah dilakukan sejak 30 tahun lalu. Proyek reklamasi pantura Jakarta membentang dari ujung timur sampai barat Jakarta dengan luas yang direklamasi 2.700 hektar.
"Reklamasi yang sudah dilakukan harus ditata lebih baik lagi agar bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat," ujarnya.
(F006/B012)
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
