Kementerian dan lembaga tersebut meliputi Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Badan Infromasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Kepala LAPAN Bambang S Tejasukmana mengatakan bahwa penyediaan data ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit.
"Interaksi kami dengan para user ini sudah berjalan baik, sebagian sudah minta data pada LAPAN tapi bukan data keseluruhan. Sekarang kami berikan data keseluruhan," kata Bambang.
Data dengan beragam resolusi ini dapat dimanfaatkan bermacam kepentingan, lanjut dia.
Kementerian atau lembaga dapat memilih data penginderaan jauh dengan cakupan luas dan resolusi lebih rendah atau cakupan lebih sempit dengan resolusi tinggi sesuai kebutuhan masing-masing.
Beberapa data yang ditawarkan adalah hasil penginderaan jauh SPOT-5 dengan cakupan luas 60 x 60 km dengan resolusi spasial 2,5 meter dan SPOT-6 dengan resolusi spasial 1,5 meter.
"Makin kecil cakupan akan lebih susah mendapat data yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, maka kami menyarankan tidak perlu pakai ketelitian spasial yang sangat teliti kalau tidak dibutuhkan," kata Bambang.
Dari Januari 2013 hingga 9 Januari 2014, data dari SPOT-5 dan SPOT-6 telah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali sebagian Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
