(Pameran) itu tidak akan merusak negosiasi
Yerusalem (ANTARA News) - Perdana menteri Israel pada Minggu mengecam keputusan badan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang menunda pameran bertema hubungan yang terjalin antara warga Yahudi dan Israel selama 3.500 tahun, menyusul adanya tekanan dari negara-negara Arab.

UNESCO pada Jumat mengatakan pihaknya menunda penyelenggaraan pameran tersebut setelah menerima surat dari Kelompok Arab.

Kelompok tersebut menyatakan kekhawatiran mereka bahwa pameran "bisa berdampak negatif terhadap proses perdamaian serta perundingan yang sedang berjalan di Timur Tengah."

Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membantah bahwa pameran itu akan merusak perundingan dengan Palestina, yang telah dimulai pada bulan Juli tahun lalu namun tidak memperlihatkan kemajuan banyak.

"(Pameran) itu tidak akan merusak negosiasi. Negosiasi didasarkan pada fakta-fakta, kebenaran, yang tidak pernah bersifat merusak," kata Netanyahu kepada para menteri di awal sidang kabinet mingguan.

Netanyahu membalas dengan mengatakan bahwa apa yang telah merusak pembicaraan justru adalah langkah-langkah yang dilakukan Eropa dengan memanggil duta-duta besarnya menyangkut pengumuman pembangunan permukiman baru-baru ini.

Pada Kamis, duta-duta besar Israel di London, Roma, Paris dan Madrid dipanggil oleh pemerintah masing-masing negara untuk memberikan penjelasan. Langkah itu dianggap Netanyahu sebagai tindakan yang "hipokrit".

"Pendekatan yang berat sebelah terhadap Israel tidak memajukan perdamaian --justru kian menjauhkan perdamaian," katanya.

Pameran bertajuk "Hubungan 3.500 Tahun Warga Yahudi dengan Tanah Suci," itu sebelumnya dijadwalkan dibuka pada Selasa di markas besar UNESCO di Paris, demikian laporan AFP.

Hubungan Israel dengan UNESCO telah mencapai titik sangat rendah sejak Oktober 2011, yaitu ketika Palestina diterima sebagai anggota penuh badan PBB itu.

Sebagai tanggapan atas penerimaan Palestina di UNESCO itu, Israel dan Washington memotong pendanaan bagi UNESCO sehingga menimbulkan krisis keuangan parah di badan tersebut serta menimbulkan resiko terhadap ratusan pekerja.

(T008)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014