Istilah umum dari perekrutan ini adalah lelang jabatan."
Surabaya (ANTARA News) - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) menggelar seleksi pegawai baru untuk mengisi 21 jabatan dengan perincian tujuh kepala departemen dan 14 kepala seksi.

Direktur Keuangan PDTS KBS Fuad Hasan, Kamis, mengatakan seleksi ini sebagai bagian dari upaya restrukturisasi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kemenhut bakal menyerahkan secara penuh pengelolaan KBS kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Istilah umum dari perekrutan ini adalah lelang jabatan. Jadi, kami memberi kesempatan pada orang-orang yang ada di KBS untuk mengisi jabatan yang menurut mereka mampu lakukan," ujarnya.

Tujuh kepala departemen yang dimaksud meliputi kepala departemen internal kontrol, pengembangan usaha, kesehatan, "human resources development and general affairs", keuangan dan akutansi, "coorporate secretary" dan konservasi.

Untuk ke-14 jabatan kepala seksi di antaranya kepala seksi "purchasing and project development", "sponsorship" dan kemitraan, "aves and reptil", klinik, karantina dan "nursery".

"Proses perekrutan ini sebenarnya sudah dimulai sejak Sabtu (18/1). Jumlah pelamar mencapai 44 orang," katanya.

Rencananya, Jumat (23/1) akan kembali digelar tes dengan agenda presentasi dari masing-masing calon. Dalam presentasi ini, calon pejabat diminta untuk menjelaskan program-program mereka secara rinci.

Hal ini penting agar para direksi KBS meyakini bahwa yang bersangkutan mampu mengisi jabatan yang diminta.

"Pada Sabtu (25/1) akan dilakukan diskusi panel. Mungkin jika sudah memenuhi syarat semua, SK (pengangkatan) menjadi pejabat baru akan kami keluarkan pada 1 Februari mendatang," katanya.

Dalam tes nanti, pihaknya menyediakan sebanyak 14 pertanyaan yang antara lain berkaitan dengan cara memajukan KBS dan sekaligus cara mengatasi konflik-konflik yang ada di dalamnya.

"Kami menggandeng perusahaan biro psikologi yang dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menilai kelayakan calon pegawai," katanya.

Jika tetap tidak ada yang memenuhi syarat, lanjut dia, maka akan dilakukan eksternal rekrutmen. Artinya, orang-orang di luar KBS yang merasa mampu mengelola dan me-manaj kebun binatang dan juga paham betul soal satwa, bisa ikut tes.

"Ini upaya kami untuk melakukan reorganisasi. Untuk SK dari Kemenhut (kementerian kehutanan) soal pengelolaan sekaligus izin konservasi KBS oleh Pemkot, paling lambat turun pada Sabtu (25/1)," katanya.

Mantan Kepala Staf President South East Asian Zoos and Aquaria Association (SEAZA) atau asosiasi kebun binatang se-Asia Tenggara Singky Soewadji berharap penyerahan izin konservasi KBS ke Pemkot bisa menjadi akhir kemelut di KBS.

Sementara soal kematian satwa di KBS, Singky mengaku tidak hanya terjadi sewaktu dikelola Pemkot Surabaya, tapi sewaktu dikelola tim pengelola sementara (TPS) juga banyak satwa yang mati, padahal mereka sudah ahli satwa.

"Yang penting sekarang ini, Pemkot Surabaya harus fokus dengan laporan yang disampaikan ke KPK soal pertukaran satwa, karena itu melanggar aturan internasional," katanya.

(A052/E011)

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014