Bengkulu, 08 Februari 2014 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus memberikan perhatian dan dukungan anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Di antaranya Provinsi Bengkulu, pada tahun 2014 KKP telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 23,3 Milyar. "Bengkulu merupakan wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, di mana gelombang lautnya cukup tinggi dan rawan akan bencana gempa. Sehingga nelayannya harus terus kita perhatikan". Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kunjungan kerja di PPP Pulau Baai, Provinsi Bengkulu, Sabtu (08/02).

Sharif mengatakan, adapun tujuan dan manfaat dari program bantuan untuk wilayah pesisir di barat Sumatera ini di antaranya, untuk meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, serta dapat meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan. "Program ini secara langsung juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini adalah masyarakat nelayan) dan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil (nelayan tradisional)," ujarnya.

Ia mengharapkan, seluruh bantuan, fasilitas dan alokasi anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Bengkulu dan Pulau Baai khususnya, dapat dimanfaatkan dan dioperasionalkan secara maksimal agar memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. "Saya ingatkan agar kegiatan dan anggaran tersebut dapat disinergikan dengan sumber pembiayaan lainnya, baik itu dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun swadaya para pelaku usaha," katanya.

Adapun terkait masalah status kepemilikan lahan PPP Pulau Baai, Sharif mengharapkan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan PT. Pelindo untuk dapat segera diselesaikan sehingga kegiatan pembangunan dan pengembangan PPP Pulau Baai dapat dioptimalkan untuk kegiatan bidang kelautan dan perikanan.

Potensi Besar

Sharif menuturkan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat diandalkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun. Namun demikian, potensi yang baru dimanfaatkan diperkirakan masih kurang 10 persen. Bahkan menurut studi McKinsey Global Institute, diproyeksikan ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030. Menurut McKinsey, 4 besar sektor yang akan menjadi penopang utama ekonomi Indonesia ke depan adalah sumber daya alam, pertanian, perikanan, dan jasa. “Dari potensi tersebut terdapat peluang ekonomi senilai lebih US$ 1,8 triliun,” tandasnya.

Untuk itu, KKP akan fokus mendorong peningkatan nilai investasi pada sektor perikanan. Karena keberhasilan kinerja investasi tersebut, menunjukkan indikator berhasilnya perbaikan iklim investasi yang dilakukan KKP, terutama dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Kenaikan investasi tersebut juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bisa diserap sektor kelautan dan perikanan. Tercatat, tenaga kerja perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan mengalami perkembangan cukup signifikan setiap tahunnya. “Kenaikan rata rata jumlah tenaga kerja sektor perikanan 2010-2013 masing masing sebesar 2,96% dan 14,99%,“ papar Sharif.

Sharif menambahkan, KKP berupaya mendorong kegiatan investasi usaha baik on farm maupun off farm. Apalagi, pasar domestik masih terbuka luas. Di mana, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa dan diasumsikan sekitar 80 persen mengkonsumsi ikan sebanyak 31,64 kg/kapita/tahun, maka harus disiapkan sekitar 6 juta ton ikan  yang diperoleh dari hasil on farm setiap tahunnya. Untuk itu KKP tetap komitmen memberikan kepastian dalam segala lini untuk mendukung kegiatan investasi seperti kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan jaminan keamanan. Kegiatan untuk menarik investor juga diintensifkan seperti promosi, safari investasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara. “KKP mencanangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, peluang usaha yang terdapat di dalamnya cukup terbuka,” tambahnya.

Sedangkan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional, kata Sharif, KKP telah menginisiasi Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) sejak 2006. Dengan tujuan, agar implementasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dapat lebih masif dan baik lagi. Kedua, mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan. Selanjutnya, ikan diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola budaya dan konsumsi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peningkatan konsumsi ikan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sporadis, akan tetapi memerlukan suatu langkah yang berkesinambungan dan terkoordinasi lintas lembaga, lintas sektoral, lintas profesi dan lintas budaya.  Langkah tersebut membutuhkan strategi baru yang melibatkan seluruh komponen bangsa, agar mampu  membangunkan kesadaran masyarakat  Indonesia untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. "Kita harus terus mendorong agar gerakan-gerakan seperti ini juga dibentuk sampai dengan tingkat kab/kota atau bahkan sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah, agar semua unsur masyarakat terlibat dalam mendorong dan meningkatkan konsumsi ikan. Saya berharap, suatu saat nanti anak-anak generasi penerus bangsa menjadi lebih sehat, cerdas dan masyarakat lebih sejahtera," tutupnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan


Data Tambahan:

Bantuan KKP untuk Provinsi Bengkulu :

·  PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 50 KUB dengan nilai Rp 5 Milyar;

·  PUMP Perikanan Budidaya sebanyak 76 kelompok dengan nilai Rp 4,9 Milyar;

·  PUMP P2HP sebanyak 7 kelompok dengan nilai Rp 350 Juta;

·  Kapal Inka Mina berukuran kurang dari 30 GT sebanyak 3 unit dengan nilai Rp 4,5 Milyar;

·  Sertifikat hak atas Tanah Nelayan untuk 700 bidang tanah;

·  Kartu nelayan sejumlah 4.637 kartu;

·  Pengembangan PPP Pulau Baai senilai Rp 3,5 Milyar;

·  Penyediaan Rumah Ikan sebanyak 1 paket senilai Rp 234 Juta;

·  Pembangunan Cold Storage senilai Rp 1,4 Milyar;

·  Pengadaan sarana Sistem Rantai Dingin 1 paket senilai Rp 50 Juta;

·  Sarana pemasaran bergerak roda tiga untuk 1 unit senilai Rp 150 Juta;

·  Sarana Sistem Rantai Dingin 1 unit senilai Rp 1 Juta;

·  Pembangunan Pasar Ikan senilai Rp 400 Juta;

·  Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) senilai Rp 901 Juta;

·  Satu paket Sarana dan Prasarana Informasi Mitigasi Bencana Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL);

·  Bantuan penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia kelautan perikanan senilai Rp 1,8 Milyar.

Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014