Para ahli dari 15 negara anggota diharapkan dapat membuka diskusi tentang naskah tersebut.
Negara-negara Barat telah berusaha membujuk Rusia untuk dapat ikut serta dalam rancangan resolusi tersebut, yang menyerukan semua pihak untuk "segera mengakhiri pengepungan dari Kota Tua Homs" dan kota-kota Suriah lainnya tempat terdapat ribuan warga sipil yang terperangkap akibat pertempuran.
Namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan di Moskow Selasa bahwa rancangan itu benar-benar tidak dapat diterima, karena berisi ultimatum bagi pemerintah Presiden Bashar al-Assad, yang juga sekutu dekat Rusia.
"Alih-alih terlibat dalam pekerjaan untuk menyelesaikan masalah yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan, mereka melihat satu resolusi baru sebagai semacam solusi sederhana," kata Lavrov seperti dilansir AFP.
Resolusi tersebut sifatnya tidak mengikat dan tidak memberikan sanksi otomatis jika tidak dipenuhi.
Tetapi jika ketentuannya tidak diberlakukan dalam waktu 15 hari, Dewan Keamanan PBB bisa memilih sanksi atas pihak yang telah memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan atau melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Sejak awal krisis Suriah, Rusia telah tiga kali menghalangi resolusi Dewan Keamanan yang bertujuan untuk menekan Suriah.
Kali ini, kekuatan Barat bertaruh bahwa Rusia akan sulit untuk memblokir resolusi atas dasar kemanusiaan.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan terciptanya akses tanpa hambatan ke penduduk yang membutuhkan bantuan, pencabutan pengepungan, dan mengakhiri penggunaan "kelaparan" sebagai metode tempur, serta permintaan yang berwenang Suriah untuk menghentikan pemboman udara dari daerah-daerah berpenduduk.
Dalam upaya untuk menenangkan Moskow, rancangan resolusi tersebut juga mengutuk adanya peningkatan serangan teroris.
Hal ini juga menuntut penarikan semua pejuang asing dari Suriah, termasuk orang-orang dari Hizbullah Lebanon dan Pasukan Qods Iran.
(A050/M016)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
