"Di tengah upaya pak Jokowi-Ahok untuk mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan massal, maka perlu menjamin kualitas busway agar volume penumpang semakin naik," kata calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil DKI Jakarta Rommy dalam keterangan pers, Rabu.
Rommy mengharapkan, agar jangan sampai kejadian di tahun 2013, karena mogok/kerusakan teknis, jumlah penumpang menjadi busway berkurang dari 400 ribu penumpang per hari di 2012 menjadi sekitar 300 ribu penumpang per hari di 2013.
Oleh karena itu, harapnya, Pemprov DKI harus berupaya membenahi birokrasi, apalagi menyangkut program-program yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah krusial di Jakarta.
Dikatakannya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyampaikan ke publik mengenai persoalan dalam pengadaan busway di DKI Jakarta. KPK menyampaikan agar Pemprov DKI mau melaporkan jika ada indikasi korupsi dalam pengadaan proyek ini.
"Saya dengar Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan investigasi terhadap 90 bus Transjakarta dan 18 BKTP (Bus Kota Terintegrasi Busway)," katanya.
Rommy menambahkan, dugaan pelanggaran dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB yang ditemukan dalam kondisi berkarat, serta yang tidak sesuai spesifikasi akan menjadi perhatian publik, sehingga hal itu harus segera diusut, agar tidak menimbulkan polemik.
"Saya mengapresiasi rotasi jabatan yang dilakukan pak Jokowi-Ahok saat ini. Namun, semakin cepat pengusutan kasus ini dilakukan, dan diberikan efek jera, ata melibatkan KPK misalnya, maka korupsi bisa semakin ditakuti oleh para birokrat di jajaran pemprov DKI," katanya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
