Jakarta, 24 Februari 2014 (ANTARA) - Bencana banjir yang melanda Pantai Utara Jawa (Pantura), merusak kawasan budidaya perikanan seluas 68.377 hektar yang tersebar di 4 provinsi. Sebagai wujud kepedulian pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Tahir Foundation memberikan bantuan modal kerja bagi nelayan dan petambak di Pantura Jawa senilai Rp 22,2 milyar. Bantuan ini akan digunakan untuk penyediaan sarana produksi dan rehabilitasi saluran tambak di Pantura Jawa. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada acara penyerahan bantuan kepada pembudidaya ikan korban banjir di desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (24/2).

Sharif mengatakan, alokasi bantuan sebesar Rp 22,2 milyar tersebut bersumber dari KKP sebesar 15,7 milyar serta dari Tahir Foundation Rp 6,5 milyar. Nantinya, Tahir Foundation akan memberikan bantuan/hibah selama 5 tahun dengan nilai per tahunnya Rp 20 milyar. Sehingga total Tahir Foundation akan memberikan hibah senilai Rp 100 milyar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa benih udang bandeng sebanyak 7,5 juta ekor untuk 5 kabupaten di Jawa Barat, yakni Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Indramayu, Kab. Subang dan Kab. Cirebon.

Menurut Sharif, luas kawasan budidaya yang terkena dampak banjir tercatat 68.377 ha yang tersebar di 4 provinsi. Kawasan tambak di Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan terparah terkena banjir, dengan kerusakan seluas 49.843 ha. Sedangkan kawasan tambak di Jawa Tengah yang rusak mencapai 15.143 ha, Banten  611 hektar dan Jawa Timur 2.377 ha. Kerusakan ini diperkirakan akan mengganggu produksi perikanan nasional, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. “Musibah banjir yang merusak kawasan tambak, tidak saja akan berdampak pada terhentinya kegiatan ekonomi dan berkurangnya pendapatan masyarakat pembudidaya untuk beberapa saat, tapi juga berdampak pada produksi ikan nasional,” jelasnya.

Sedangkan total perkiraan kebutuhan anggaran untuk pemulihan tambak pasca bencana banjir sebesar Rp 180 milyar. "Untuk menutupi kekurangan tersebut, KKP sedang mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan. Tentu saja dengan dukungan dan persetujuan DPR. Mudah-mudahan usulan ini dapat segera disetujui,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (21/2), KKP dan Tahir Foundation telah menandatangani nota kesepahaman untuk penyaluran bantuan modal kerja yang diperuntukkan untuk nelayan dan petambak yang terkena musibah banjir di sekitar Pantura Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Dalam MoU tersebut, KKP berkomitmen untuk membantu mendata nelayan, dan petambak yang memerlukan bantuan. Hal itu, agar bantuan yang akan disalurkan langsung oleh Tahir Foundation dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat. "Kemitraan yang dibangun antara KKP dan Tahir Foundation didasari oleh prinsip kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial nasional, yang merupakan nilai dasar dari kesejahteraan sosial, untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mensejahterakan masyarakat," tambahnya.

Kerugian Besar        

Sharif menegaskan, di awal tahun 2014 Indonesia mengalami musibah bencana berupa erupsi gunung Sinabung di Sumatera Utara, banjir bandang di Manado Sulawesi Utara, serta banjir besar yang menimpa kawasan Pantura Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Musibah tersebut membawa dampak kerugian cukup besar terhadap kegiatan perikanan khususnya perikanan budidaya. Berdasarkan data sementara dari 6 provinsi yang terkena bencana, total kerugian akibat musibah bencana tersebut sebesar Rp 587 milyar. Rinciannya, Banten mengalami kerugian Rp 2,9 milyar, Jawa Barat Rp 432,4 milyar, Jawa tengah Rp 128,6 milyar dan propvinsi Jawa Timur Rp 10,2 milyar. Sedangkan akibat bencana gunung Sinabung, kerusakan tambak di Sumatera Utara dinilai mencapai Rp 9,2 milyar serta bencana banjir bandang di Sulawesi Utara merugikan hingga Rp 3,6 milyar.

Menurut Sharif, kerusakan terbesar yang di alami petambak dikarenakan rusaknya infrastruktur tambak. Termasuk saluran irigasi, konstruksi tambak maupun jalan produksi di sentra produksi, serta gagal panen akibat hanyutnya benih maupun ikan dan udang dari tambak  maupun kolam.  Untuk itu, selain infrastruktur tambak, KKP juga memberikan paket bantuan sarana produksi yaitu benih udang dan ikan. Bantuan modal kerja bagi korban banjir sangat membantu nelayan dan petambak untuk keluar dari kesulitan. Apalagi, masa pemulihan pasca bencana, terutama pemulihan kemampuan ekonomi setelah sumber mata pencariannya terganggu banjir, sangat membutuhkan modal.

"Saya berharap paket bantuan sarana produksi yaitu benih udang dan ikan yang diberikan ini jangan dilihat dari besar/kecil nilai rupiah atau nilai barangnya, tetapi lebih daripada itu adalah nilai sosialnya.  Pemberian bantuan ini adalah wujud tanggung jawab sosial, wujud rasa empati dan wujud kepedulian kami, terhadap saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Para pembudidaya ini adalah saudara kami, anggota keluarga besar masyarakat Kelautan dan Perikanan serta pejuang kami di garis depan dalam mewujudkan target kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional.  Sudah selayaknya kita bantu bersama," tegasnya.

Sharif menambahkan, selain memberikan bantuan, KKP juga telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dampak banjir dan cuaca buruk bagi nelayan. Pertama, upaya Tanggap Darurat, KKP bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial, telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Di mana nelayan kecil yang tidak dapat melaut dikategorikan sebagai masyarakat yang terkena bencana sosial sehingga berhak mendapatkan pasokan CBP . Kedua, bekerjasama dengan  BMKG melakukan upaya penanganan secara sistemik dengan menginformasikan kondisi cuaca dan keamanan pelayaran bagi nelayan. Upaya lain, KKP telah menggalakkan program pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi istri nelayan.

"Selajutnya Saya berpesan kepada pembudidaya untuk segera kita bangkit dari keterpurukan ini, untuk segera kita bekerja keras kembali menata usaha budidaya kita, karena masa depan yang cerah dari sektor perikanan budidaya ini ada di tangan kita sendiri," tutupnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)

Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014