Untuk tahun 2014 anggarannya ada Rp16,9 triliun. Tetapi apakah dengan anggaran itu sudah fokus apa belum? kalau belum, saya minta revisi dari K/L terkait,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi minta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk memperkuat pembangunan di daerah perbatasan mengingat alokasi anggarannya setiap tahun meningkat.
"Untuk tahun 2014 anggarannya ada Rp16,9 triliun. Tetapi apakah dengan anggaran itu sudah fokus apa belum? kalau belum, saya minta revisi dari K/L terkait," kata Gamawan usai membuka Rakor Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, Rabu.
Mendagri menjelaskan peningkatan alokasi anggaran K/L untuk pengelolaan perbatasan terjadi mulai 2011 dengan jumlah sebesar Rp2,2 triliun menjadi Rp3,9 triliun pada 2012, kemudian meningkat lagi Rp7,3 triliun tahun 2013.
Pemerintah telah menetapkan 111 dari 187 kecamatan di daerah perbatasan sebagai lokasi prioritas dalam pembangunan dengan menggunakan anggaran dari K/L terkait.
Oleh karena itu, Mendagri ingin mengetahui perkembangan pembangunan di lokasi prioritas tersebut.
"Kami menetapkan 111 lokasi prioritas untuk lima tahun, sehingga jangan ada alokasi di luar itu. Harus benar-benar fokus untuk 111 kecamatan tersebut," jelas Gamawan.
Jika dari daerah lokasi prioritas itu masih terdapat kecamatan yang belum terjamah oleh K/L, maka sisanya akan diperkuat untuk periode lima tahun berikutnya.
Mendagri mengatakan penguatan K/L terkait dalam pembangunan perbatasan diperlukan karena BNPP memiliki keterbatasan wewenang dalam pembangunan daerah perbatasan.
BNPP mendapatkan anggaran sebesar Rp198 miliar untuk menyusun konsep kebutuhan daerah perbatasan, sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh K/L terkait dengan anggaran dari masing-masing instasi.
"BNPP tidak melaksanakan secara fisik, hanya menstimulasi saja. Anggaran Rp198 miliar itu untuk koordinasi dan hibah ke daerah-daerah," ujar Gamawan.(*)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
