Rahmat mengatakan, pelantikan kepala kantor di daerah ini sangat penting dan strategis untuk menjaga kesinambungan tugas, fungsi dan tanggung jawab OJK di wilayah kerja masing-masing.
"Dengan telah beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan ke OJK pada akhir 2013, tentunya tantangan yang dihadapi OJK semakin luas dan tuntutan dari para pihak terkait semakin tinggi," katanya.
Selama hampir 14 bulan sejak beroperasi, OJK telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif, baik penguatan infrastruktur dan kapasitas internal maupun penguatan fondasi dan pilar-pilar industri jasa keuangan meliputi pengembangan infrastruktur, pendalaman pasar dan penguatan fundamental emiten.
Untuk melanjutkan program dengan baik, pelaksanaan tugas OJK di daerah harus mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, Bank Indonesia dan komponen masyarakat lainnya. Sehingga menjadi penting bagi OJK untuk membina hubungan baik serta kerja sama dengan berbagai pihak.
Dengan demikian OJK akan lebih terbantu dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan di daerah sesuai harapan menuju peningkatan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat.
Total jumlah industri keuangan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua untuk perbankan mencapai enam Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR dan 10 BPR Syariah. Total aset hingga Desember 2013, Rp235,2 triliun atau 3,82 persen dari total aset perbankan secara nasional sebesar Rp6,153 triliun.
Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp159,18 triliun atau 4,51 persen dari total DPK perbankan nasional sebesar Rp3,527 triliun.
Sementara untuk jumlah industri nonkeuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 18 perusahaan sekuritas, 53 perusahaan asuransi umum, 30 perusahaan asuransi jiwa dan dua perusahaan dana pensiun.
Pewarta: Riesmawan Yudhatama
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
