Melalui buku ini saya mengimbau pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua tidak dengan kekerasan tapi kita bangun komunikasi yang baik,"Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Perhubungan Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi mengkritisi kebijakan pemerintah pusat terhadap persoalan Papua melalui karya buku berjudul "Quo Vadis Papua" yang berarti "Mau dibawa ke mana Papua".
"Melalui buku ini saya mengimbau pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua tidak dengan kekerasan tapi kita bangun komunikasi yang baik," kata Freddy saat peluncuran buku "Quo Vadis Papua" di Jakarta, Kamis.
Dia menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus sinergis dan berkomitmen mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat Papua dalam rangka membangun wilayahnya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus yang pro terhadap masyarakat Papua contohnya pada bidang pendidikan.
"Kalau mereka (masyarakat Papua) mau tes tentara saja kalau bersaing di Jawa sudah tentu kalah," ujar Freddy seraya menambahkan pendidikan di Papua dan Jawa belum setara.
Dia berharap karya bukunya mempererat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar melihat dan membangun Papua lebih baik.
Freddy menegaskan seluruh masyarakat Indonesia tidak menginginkan satu daerah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat kebijakan yang salah.
Namun hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk pembangunan merata di daerah "Mutiara Hitam" tersebut.
Sejaun ini, Freddy mengungkapkan pemerintah mengakui gagal membangun Papua sehingga mengeluarkan kebijakan otonomi khsusus (Otsus).
Namun, dia menuturkan pelaksanaan otsus tidak optimal dan konsisten akibatnya masyarakat Papua tidak merasakan secara merata.
Terkait karya bukunya, Freddy membutuhkan waktu untuk menyusun dan penelitian di Belanda, serta Amerika Serikat selama dua tahun.
Bahkan Freddy mendapatkan salinan surat dari Presiden AS Jhon F Kennedy kepada pemerintah Belanda agar mau menyerahkan Papua pada masa penjajahan di Indonesia dengan alasan kalau tidak diserahkan maka seluruh negara Asia akan jadi komunis.
"Suratnya jelas sekali ditulis dan saya berhasil mendapatkan dan bahagia," tutur Freddy.
Selain itu, Freddy juga mendapatkan teks Proklamasi yang lengkap, kemudian surat perjanjian berisi pemerintah Belanda dengan Inggris membagi-bagi wilayah Indonesia, namun Inggris menyerahkan wilayah Papua kepada Belanda.(*)
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
