Komitmen terhadap isu lingkungan hidup marjinal, tidak menjadi agenda utama,"Jakarta (ANTARA News) - Studi yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap 6.607 calon anggota DPR RI menunjukkan isu lingkungan hidup belum menjadi agenda utama.
Dr. Abdul Wahib Situmorang, peneliti di WALHI Institute, meneliti Curriculum Vitae (cv) para kandidat calon anggota legislatif yang diunggah di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari jumlah tersebut, ada 46 cv yang tidak dapat diakses oleh publik.
WALHI memelajari CV mereka untuk melihat keberadaan isu lingkungan hidup melalui empat aspek: kompetensi, kepemimpinan, komitmen, dan integritas. Hasil temuan mereka menunjukkan baru 7 persen caleg yang memenuhi keempat aspek tersebut.
"Kami melihat tingginya caleg yang tidak punya empat aspek itu, 37 persen," kata Wahib saat memaparkan studi mereka di Kantor WALHI, Tegal Parang, Kamis.
"Komitmen terhadap isu lingkungan hidup marjinal, tidak menjadi agenda utama," tambahnya.
Dari aspek kompetensi, hanya 1,8 persen yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. 61 persen caleg tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.
1,1 persen (75 orang) memiliki pengalaman kepemimpinan di organisasi yang berjuang untuk lingkungan hidup atau organisasi sosial. Caleg didominasi oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman kepemimpinan, 55 persen. Sisanya, 41 persen, tidak memiliki pengalaman secara langsung menjadi pemimpin di organisasi lingkungan hidup atau organisasi sosial lainnya.
Dari segi komitmen, 13 persen caleg berkomitmen terhadap lingkungan hidup yang bersi dan adil. 20 persen caleg (2107) tidak memiliki komitmen yang jelas tentang lingkungan. 32 persen data tentang komitmen caleg tidak jelas di dalam CV.
86 persen integritas caleg terhadap lingkungan hidup masih dipertanyakan. Baru 9 persen caleg memiliki integritas di isu lingkungan hidup. Jumlahnya masih lebih banyak daripada mereka yang integritasnya rendah, 2,3 persen.
Direktur Ekskutif Nasional WALHI Abetnego Tarigan berpendapat bahwa DPR bukan lembaga yang efektif untuk isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ia menduga ada konflik kepentingan di komisi yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam.
"Partai juga tidak menempatkan secara cakap orang yang berkapasitas di bidang itu," tambahnya.
Abetnego dan Wahib mengatakan ingin meneruskan hasi temuan mereka kepada KPU agar ada revisi dan partai politik agar kader dapat memperbaiki komitmen mereka.(*)
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
