Kalau keduanya didorong maju (capres dan cawapres) tidak etis dan pasti ada masyarakat yang tidak setuju,"
Jakarta (ANTARA News) - Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai wacana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi calon presiden-wakil presiden sebagai langkah politik yang tidak etis.

"Kalau keduanya didorong maju (capres dan cawapres) tidak etis dan pasti ada masyarakat yang tidak setuju," kata Effendi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Effendi belum dapat membayangkan jika Jokowi-Ahok dijadikan pasangan capres-cawapres pada Pemilihan Umum 2014.

Dia memperkirakan langkah politik memajukan Jokowi - Ahok sebagai pasangan akan menjadi langkah politik yang luar biasa.

Menjelang Pemilu 2014 muncul sejumlah perkiraan dan wacana calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai guna melihat reaksi publik.

Hal serupa diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yang mengungkapkan publik akan mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab Jokowi - Ahok mengurus DKI Jakarta jika dicalonkan menjadi presiden - wakil presiden.

"Kemungkinan (dicalonkan) bisa saja tapi itu harus diantisipasi karena DKI Jakarta bisa pemilihan ulang kemudian di mana tanggung jawab partainya?" ujar Siti.

Siti menambahkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) harus bertanggung jawab apabila Jokowi - Ahok maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Jika pasangan Gubernur - Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi capres dan cawapres, maka Jakarta akan terjadi kekosongan jabatan dan melakukan pemilihan umum kepala daerah. (*)

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014