"Pemerintah Mesir berkewajiban menghormati kebebasan beragama dan hak asasi manusia karena sikap itu tercantum dalam udang-undang dasar," kata Abdel Nasser yang membacakan pernyataan Mesir dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa seperti dikutip Kantor Berita Mesir, MENA, Sabtu.
Menurut Abdel Nasser, Pemerintah Mesir sedang intensif melakukan upaya untuk mencegah pelecehan terhadap agama dalam bentuk apapun termasuk memberantas tindakan terorisme atas nama agama.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Mesir pada Kamis (13/3) memanggil sejumlah duta besar negara-negara Eropa di Kairo untuk menyampaikan protes atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Mesir.
Pemanggilan Dubes Eropa tersebut terkait dengan penandatanganan sejumlah perwakilan negara-negara Eropa di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa dalam pernyataan yang mengecam pelanggaran hak hak asasi manusia di Mesir.
Penandatanganan pernyataan kecaman terhadap Mesir itu dilakukan pekan lalu oleh perwakilan dari 28 negara dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB mencakup antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman.
Pernyataan juga mengecam penggunaan kekuatan tentara dan polisi untuk menumpas anggota Ikhwanul Muslimin pendukung presiden terguling Mohamed Moursi.
Amnesti Internasional mencatat penindasan itu menewaskan lebih dari 1.400 orang sejak penggulingan Moursi pada Juli tahun silam.
Pada Desember lalu, pemerintah transisi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang.(*)
Pewarta: Munawar Saman Makyanie
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
