"Ada prediksi dari para peneliti, kabut asap yang terjadi saat ini belum seberapa. Karena elnino masih terjadi, sehingga potensi kabut asap akan menguat di bulan April nanti, seiring masuknya musim kemarau," ujar Prof Bambang saat ditemui di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin.
Bambang mengatakan bencana kabut asap yang lebih besar terjadi kembali, apabila dari sekarang pemerintah daerah belum mengambil langkah-langkah antisipasi.
Dikatakannya boleh saja saat ini masyarakat Riau dan provinsi lain yang dilanda kabut asap beristirahat dan menikmati cuaca cerah setelah penanggulangan bencana kabut asap dilakukan.
Namun, jika jeda waktu yang dimanfaatkan hanya untuk berleha-leha tanpa melakukan perbaikan dan upaya pencegahan maka kabut asap akan kembali melanda wilayah tersebut.
Bambang mengatakan upaya yang harus dilakukan agar bencana kabut asap tidak meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat adalah melakukan pembenahan-pembenahan.
"Kalau sekarang ada sudah ada hujan, kabut asap bisa tertangani. Tapi mulai saat ini kita harus betu-betul memikirkan upaya pencegahan. Jika kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi hal serius, bencana kabut asap akan terulang lagi," ujarnya.
Ia mengatakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya yakni menyiapkan korporasi untuk menyediakan segala fasilitas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan serta memberikan sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan.
Dijelaskannya fasilitas korporasi yang dimaksudkan adalah sistem peringatan dini untuk kebakaran hutan dan lahan, sistem pendeteksi dini titik api, sarana prasaranan lainnya seperti adanya patroli pemadam kebakaran hutan, alat pemadam, pompa air, pasukan pemadam kebakaran.
"Untuk perusahaan besar harus memiliki 3 sampai 4 grup pasukan pemadam kebakaran dimana satu grup terdiri dari 15 orang," ujarnya.
Selain fasilitas tersebut, korporasi juga dituntut untuk menyediakan pelatihan atau traning penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar petugas tetap terlatih dan siaga dalam mencegah meluaskan kebakaran hutan.
Menurut dia fakta di lapangan menunjukkan fasilitas penanggulangan kebakaran yang dimiliki perusahaan di wilayah Riau belum memadai. Sehingga menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan kabut asap di wilayah tersebut.
Memiliki fasilitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan komponen penting yang harus dimiliki setiap perusahaan yang memakai izin kawasan. Namun, lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah sehingga fasilitas yang dimiliki oleh perusahan tersebut tidak memadai.
Upaya lainnya adalah Pemerintah Daerah harus menjalankan tupoksinya masing-masing dalam penanggulangan bencana kabut asap. Seperti Dinas Perkebunan melalui Bapedalda harus mengecek sistem peringatan dini atau fasilitas penanggulangan kebakaran milik masing-masing perusahaan.
"Yang terjadi di lapangan kroscek oleh instansi terkait kurang. Mereka hanya membaca laporan dari perusahaan-perusahaan bahwa mereka sudah memiliki semua fasilitas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan tersebut dan mempercayainya. Tapi faktanya apa, kebakaran yang terjadi karena tidak adanya akses untuk memadamkan, menara pemantau yang mereka buatpun tidak memenuhi standar. Karena fasilitas ini kurang memadai makanya kebakaran tidak terkendali," ujar Bambang.
(KR-LR/Z003)
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
