"Dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN, perhatian Indonesia sebaiknya dipusatkan pada penguatan UMKM dengan menerapkan SNI secara luas terhadap produk dari sektor tersebut," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dalam sambutannya pada Seminar Kadin - Badan Standarisasi Nasional, di Jakarta, Kamis.
Suryo mengatakan, penerapan SNI khususnya untuk sektor UMKM juga bukanlah hal yang mudah, mengingat hal tersebut memerlukan biaya yang besar namun memang harus dilakukan khususnya dalam menghadapi MEA 2015 mendatang.
"Teknologi merupakan kata kunci dalam upaya melakukan standarisasi mutu produk UMKM, namun di sisi lain kita juga mengetahui bahwa teknologi yang tersedia di pasar harganya tidak murah," ujar Suryo.
Oleh karena itu, lanjut Suryo, pemerintah perlu memusatkan lembaga-lembaga penelitian milik negara dan perguruan tinggi untuk mendukung penerapan teknologi khususnya untuk sektor UMKM.
Ia menjelaskan, jika standarisasi mutu produk dapat dilaksanakan maka hadirnya pasar tunggal ASEAN akan membuka peluang yang sangat luas bagi produk UMKM, bukan saja untuk wilayah regional akan tetapi juga untuk masuk ke pasar global.
"Perusahaan skala besar dan BUMN bisa mendukung proses standarisasi produk UMKM, yang selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari kegiatan perusahaan," ujarnya.
Menurut Suryo, jika UMKM mampu menghasilkan produk dengan standar tertentu, maka nantinya diharapkan dapat menjadi pemasok kebutuhan untuk industri-industri besar.
Pada akhir 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana akan terjadi integrasi 10 negara Asia Tenggara dalam suatu kawasan ekonomi eksklusif yang menciptakan akses pasar antar negara yang lebih luas.
Pasar ASEAN tercatat kurang lebih sebesar 612 juta jiwa dan sebanyak 40,60 persen merupakan masyarakat Indonesia.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
