"Ini pesta dan dalam pesta tak boleh ada satu pun masyarakat yang tidak menikmatinya serta terlibat di dalamnya termasuk anak-anak. Pemilu sebagai pesta demokrasi adalah proses memperkenalkan esensi demokrasi yang baru kita adopsi penuh sebagai sistem politik 15 tahun lalu," kata Fahri kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.
Adapun larangan dalam UU No 12 tahun 2008 sama sekali tidak terkait dengan "membawa" anak tetapi "memobilisasi" mereka yang tidak punya hak suara termasuk anak-anak.
"Kata 'memobilisasi' tidak terjadi pada kasus PKS karena anak-anak yang ikut itu adalah menyertai orang tua mereka yang mengikuti kampanye secara sadar dan bukan massa bayaran apalagi anak--anak bayaran," kata politisi PKS itu.
Ia menyayangkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam komentarnya pada saat yang hampir bersamaan di salah satu stasiun televisi karena justru melegitimasi "bagi-bagi amplop uang" yang jelas-jelas dilarang dalam UU karena pada dasarnya money politic memiliki implikasi luas.
"Seharusnya Bawaslu mengapresiasi fakta-fakta positif tentang kampanye PKS yang dilakukan di Gelora Bung Karno pekan lalu," kata Fahri.
PKS menggelar kampanye akbar di GBK tanpa menganggu dan tertib. "Ratusan ribu massa PKS datang ke satu titik kampanye memang dengan sikap dan persiapan untuk kampanye tanpa kekacauan, tanpa adanya satupun kegiatan "bagi-bagi amplop".
Padahal partai lain dalam kampanye kecil amplop berseliweran," sebutnya.
Sementara itu, Bawaslu terkesan lari dari kecurangan substantif seperti maraknya politik uang dari pusat sampai daerah, maraknya penyalahgunaan jabatan, maraknya kecurangan atas alat peraga, kampanye, dan pemberitaan atas partai dan calon tertentu melalui TV tanpa batas dan pengawasan, kampanye hitam oleh pemilik media, atau tarian erotis di panggung-panggung kampanye di situ ada anak-anak.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
