Sanksi-sanksi terhadap pejabat Kanada itu merupakan tindakan balasan dalam menanggapi sanksi-sanksi yang dikenakan oleh pemerintah Kanada pada sejumlah pejabat dan anggota parlemen Rusia.
Di antara 13 pejabat Kanada yang dikenai sanksi adalah Christine Hogan, penasihat Perdana Menteri mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan, Wayne Wouters, Sekretaris Kabinet, dan lain-lain.
Rusia masih terbuka untuk kerja sama konstruktif dan jujur dengan Kanada, namun akan merespon secara timbal balik terhadap gerakan-gerakan yang tak bersahabat, kata Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan.
Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis juga telah menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap sembilan pejabat senior Amerika Serikat sebagai pembalasan larangan visa AS dan pembekuan-pembekuan aset terhadap pejabat Rusia.
Gedung Putih Senin resmi memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam mendestabilisasi Ukraina.
Sanksi-sanksi AS ditargetkan pada tujuh pejabat tinggi Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin, termasuk Pembantu Presiden Vladislav Surkov, Ketua majelis tinggi parlemen Valentina Matviyenko, dan Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin.
Daftar diperpanjang pada Kamis dan sekarang termasuk Pembantu Presiden Andrei Fursenko, Kepala Staf Kantor Eksekutif Presiden Sergei Ivanov, kepala dinas intelijen militer Rusia GRU Igor Sergun, Kepala Monopoli Kereta api Rusia RZD Vladimir Yakunin dan sejumlah senior anggota parlemen .
"Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa penggunaan sanksi adalah bermata dua dan memiliki efek bumerang," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Daftar pejabat AS yang dilarang dari Rusia terdiri dari Wakil Penasihat Keamanan Nasional Ben Rhodes dan Caroline Atkinson, Senator John McCain, Harry Reid, Robert Menendez, Daniel Coats dan Mary Landrieu, Ketua DPR John Boehner dan Dan Pfeiffer, seorang penasihat senior Presiden Barack Obama.
Washington menolak untuk mengakui fakta yang jelas bahwa orang-orang dari Krimea telah memilih untuk reunifikasi dengan Rusia, yang menghormati dan menerima pilihan mereka, kata kementerian itu dan menambahkan bahwa referendum itu demokratis dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB.
Krimea, sebelumnya sebuah republik otonom di dalam Ukraina, menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah Kiev yang tampil berkuasa di tengah protes kekerasan bulan lalu dan mengupayakan reunifikasi dengan Rusia setelah 60 tahun sebagai bagian dari Ukraina.
(H-AK)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
