...mencoba memotret Presiden SBY dan kebijakannya...Jakarta (ANTARA New) - Staf khusus presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai meluncurkan buku keempatnya berjudul Indonesia untuk Semua yang merupakan potret kebijakan yang diambil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Buku setebal 660 halaman tersebut merupakan bunga rampai tulisan mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fisipol UGM itu sejak April 2010, saat dirinya menjabat staf khusus presiden.
"Buku ini mencoba memotret Presiden SBY dan kebijakannya, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan pembuat keputusan tertinggi di pemerintahan, serta gagasan lain yang juga berkembang," kata Velix dalam peluncuran buku yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Jakarta, Kamis.
Sembilan bab dalam buku tersebut membahas cakrawala yang luas, mulai dari Bersatu Membangun Bangsa, Di Bawah Bendera Reformasi, Membangun Karakter Bangsa, Politik Perencanaan Nasional a la Presiden SBY, Politik Pembangunan Regional a la Presiden SBY, Mengelola Aceh hingga Papua, Menuju Kemuliaan Papua, Meneguhkan NKRI dan bab terakhir Indonesia untuk Dunia.
Pengajar dari Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, yang menjadi pembicara dalam peluncuran buku tersebut menilai spirit inklusifitas secara konsisten diletakan dalam setiap bab di buku itu.
"Semangat buku itu saya kira meletakkan konsep itu, paradigma secara konsisten dihadirkan, paradigma inklusif di bidang pembangunan, demokrasi bahkan hubungan luar negeri," katanya. Meski menurut dia, buku tersebut sayangnya tidak menjelaskan semangat inklusif yang telah memiliki akar sejarah dari para pendiri bangsa.
Dalam peluncuran buku tersebut, Velix juga menyerahkan buku secara langsung kepada sejumlah tokoh di antaranya Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Kusaeni.
Kusaeni dalam kesempatan itu menilai buku ini merupakan catatan jejak langkah kebijakan pemerintahan SBY khususnya untuk Papua.
Menurut Kusaeni, di buku ini terbaca betapa SBY sangat memperhatikan Papua dengan kebijakan Membangun Papua Dengan Hati.
Justru Kusaeni agak gundah dengan kebijakan Papua pasca SBY, karena tidak ada satupun Capres yang mengangkat isu Papua sebagai isu sentral kebijakannya nanti kalau terpilih.
Padahal siapapun presiden terpilih punya tanggungjawab konstitusi untuk menjaga NKRI, termasuk menjaga Papua tetap dalam pelukan Ibu Pertiwi.
Presiden RI hasil Pemilu 2014 harus bisa menjaga merah putih berkibar di Papua dan membangun serta mensejahterakan rakyatnya.
"Jangan sampai rakyat Indonesia tidak bisa lagi menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke karena Papua lepas dari Indonesia, " demikian Akhmad Kusaeni.
(M041)
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
