Dengan adanya surat penugasan dari Kementerian BUMN, proyek ini bisa segera dieksekusi.
Jakarta (ANTARA News) - PT Adhi Karya Tbk (Persero) memastikan pembangunan proyek Jalur monorel Jakarta Link Transportation (JLT) yang menghubungkan Kota Bekasi--Cawang dan Cibubur--Cawang akan dimulai April 2015, meskipun belum mengantungi Perpres soal Pembangunan Monorel.

"Ada atau tidak ada Perpres, proyek monorel tetap jalan. Dimulai (pembangunan) April 2014 dan ditargetkan beroperasi penuh pada 2017," kata Dirut Adhi Karya Kiswodarmawan, usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di Gedung Adhi Karya, Jakarta, Kamis.

Menurut Kiswodarmawan, dalam pelaksanaan pembangunan monorel tersebut, Perpres sifatnya hanya sebagai bentuk kemudahan untuk merealisasikannya, karena semua sudah dipersiapkan.

Sederet faktor yang diperlukan Adhi Karya untuk mengeksekusi monorel tersebut antara lain, perolehan izin trase dari Kementerian Perhubungan, penyusunan rencana penyelenggaraan.

Selanjutnya pemberian hak penyelenggaraan, izin usaha, izin pembangunan, hingga pencarian dana pembiayaan (financial closing).

"Semua persiapan-persiapan yang diperoleh dari regulator tersebut harus dituntaskan dalam satu tahun ke depan," ujarnya.

Dengan begitu menurut Kiswodarmawan, Perpes yang hingga kini belum ada tanda-tanda akan diterbitkan pemerintah hanya sebagai pelengkap saja, karena pada prinsipnya pembangunan monorel tersebut menggunakan konsep Public Privat Partnership (PPP).

"Dengan adanya surat penugasan dari Kementerian BUMN (Dahlan Iskan, red), proyek ini bisa segera dieksekusi. Ini fakta yang harus kita jalankan," tegasnya.

Pembangunan monorel itu beranggotakan empat BUMN yaitu PT Industri Kereta Api (INKA), PT Lembaga Elektronika Negara (LEN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), dan PT Jasa Marga Tbk.

Berdasarkan masterplan yang diajukan, estimasi biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 8,3 triliun, di mana konsorsium sudah menyelesaikan masterplan dan akan menyerahkan kepada pihak pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

"Sebesar 70 persen diperoleh dari pinjaman sindikasi perbankan nasional, sementara 30 persen didanai dari kas internal perusahaan," ujarnya.
(R017)

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014