"Dia bukanlah siapa-siapa bagi Thailand, tak lebih dari orang asing, jadi kenapa dia ikut campur permasalahan politik Thailand?" ujar Suthep yang berulang-ulang menyebut Bapak Amsterdam sebagai "anak haram" karena menyatakan kalau para anggota jaringan anti demokrasi sudah seharusnya diberikan sanksi internasional. "Mereka (pemerintah Thailand dan Partai Demokrat) ingin meyakinkan dunia untuk berpihak pada mereka dan memaksa kami untuk menerima opini masyarakat internasional. Tapi, apa yang masyarakat internasional tahu tentang Thailand?"
Menanggapi pernyataan Suthep, Bapak Amsterdam berkomentar:
"Sangat disayangkan kelanjutan dialog Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) jadinya malah seperti ini. Di bawah kepemimpinan Suthep, PDRC telah menebar ancaman dan bahkan menyerang para pemilih, jadi tidak ada bedanya seperti apa yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Dengan embel-embel "reformasi", tangan gurita Partai Demokrat yang terdiri dari anggota dewan, hakim, dan birokrat berkonspirasi untuk mencabut jutaan hak suara rakyat Thailand."
"Sangat jelas kalau Suthep kini tengah "panas dingin" dengan kabar kalau Uni Antar Parlemen (IPU) tengah menyelidiki dugaan campur tangan Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) terkait skandal parlementer dengan menginvestigasi 308 anggota dewan dan sejumlah mantan anggota dewan atas pemberian izin pelaksanaan amandemen konstitusional. Komunitas internasional harus terus memperingati jajaran elite anti pemerintah Thailand bahwa tidak akan ada lagi toleransi terhadap kudeta yudisial."
Robert Amsterdam bertindak sebagai kuasa hukum internasional untuk Front Persatuan Nasional Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) Thailand. Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://robertamsterdam.com/thailand.
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
