"Kementan berharap semua daerah sudah punya Perda (peraturan daerah) yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian. Pemerintah juga merasa, pemberian insentif kepada petani penting untuk mereka tetap tertarik bertani," kata Rusman di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu seusai Apel Siaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Penyerahan Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) tahun 2014 di Medan.
Menurut Wakil Menteri, pemberian insentif seperti pupuk dan benih bersubsidi serta membantu menjaga harga jual yang bagus sangat bisa membantu menekan langkah petani untuk menjual lahan pertaniannya.
"Kalaupun ada UU (undang-undang), perda dan lainnya, kalau petani tetap berniat menjual, saya kira tidak bisa dihalangi karena itu haknya. Makanya dengan pemberian insentif termasuk menjaga harga jual produksi petani diharapkan petani tetap mencintai bisnis sektor pertanian itu," katanya.
Wamentan mengakui, lahan pertanian yang menyusut sangat merugikan semua kalangan karena sektor itu bukan saja sudah memberikan kontribusi besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga bisa mengurangi ketergantungan impor pangan.
Kepala Dinas Pertanian Sumut M.Room S mengakui, penurunan luas areal pertanian padi di Sumut masih terus berlangsung atau rata-rata empat persen per tahun dan itu dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan daerah.
Pada 2012, tambahnya, pengurangan areal pertanian baik sawah irigasi dan non irigasi mencapai 4,16 persen atau tinggal 468.827 hektare dari 2011 yang masih seluas 484.995 hektare.
Menurut dia, pengurangan luas areal terjadi hampir di semua kota/kabupaten dengan persentase dan peruntukan yang berbeda-beda pula.
Persentase konversi lahan terbesar terjadi antara lain di Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Padanglawas, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Asahan dan bahkan Nias.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
