Di lain pihak, UMKM di Asean menghadapi tantangan yang semakin ketat"Jakarta (ANTARA News) - Koperasi dan UMKM memerlukan kebijakan keuangan inklusif untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memungkinkan mereka bisa mengakses lembaga keuangan di semua lini.
"KUMKM memerlukan kebijakan keuangan inklusif sehingga semua pelaku usaha di semua lini dari level paling rendah untuk mengakses lembaga keuangan dari mulai bank, lembaga keuangan mikro, atau koperasi," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan harus ada perlakuan khusus bagi KUMKM dalam menghadapi MEA terutama dari sisi dukungan modal.
Agus mencontohkan program KUR selama ini menyaratkan ketentuan yang masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro sehingga harus mulai dicarikan jalan keluarnya melalui penciptaan skim kredit khusus.
"Misalnya kita buat skim khusus yang memberikan seed capital kepada calon wirausaha baru," katanya.
Perlakuan khusus diperlukan misalnya dalam bentuk penghilangan kolateral, pemberian subsidi bunga kredit, hingga pelatihan gratis bagi calon wirausaha baru.
Menurut Agus, terbukanya pasar Asean memberikan peluang dan tantangan untuk semakin terbukanya akses bagi UMKM kepada sumber-sumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional.
"Di lain pihak, UMKM di Asean menghadapi tantangan yang semakin ketat," katanya.
Mengingat belum setaranya kondisi ekonomi di masing-masing negara, kata Agus, maka diharapkan setiap negara termasuk Indonesia dapat meningkatkan daya saing.
"Indonesia bagian terbesar dari pelaku ekonomi adalah KUMKM sehingga mereka harus dipersiapkan dalam menghadapi era MEA," katanya.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
