"Wacana akuisisi BTN harus ditangguhkan, BTN yang bisnis intinya pembiayaan perumahan mempunyai peran yang jelas, fokus mengurus perumahan dan hal itu sangat diperlukan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur, di Jakarta, Senin.
Dalam siaran pers Kadin tersebut, Natsir menyebutkan peran BTN terhadap bisnis perumahan juga berdampak luas kepada perekonomian nasional serta pergerakan ekonomi di daerah khususnya pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diperkirakan berjumlah 15 juta unit.
"BTN paling siap dan faham, apakah Mandiri siap? Program ini dibangun oleh pengusaha daerah yang banyak tersebar di luar Jakarta. Sehingga berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di daerah," ujarnya.
Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta Menteri BUMN agar perbankan bisa lebih fokus, misalnya bank yang khusus mengurusi perumahan, bank industri, bank infrastruktur, industri maritim, bank agribisnis, dan lainnya.
"Selama ini perbankan kita seperti super market, banyak produk tidak fokus, akhirnya bersaing tidak sehat, sementara di China saja, ada beberapa bank yang fokus pada sektor tertentu," ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan perumahan dilindungi oleh Undang Undang Dasar 45, harusnya pemerintah menyiapkan minimal 1 bank pemerintah yang siap menampung kebutuhan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) masyarakat MBR.
"Malah harusnya buatkan juga skema khusus buat segmen non bankable, jangan pikirkan kebutuhan secara general saja," kata dia.
Spesialisasi perbankan, tambah Natsir, khususnya untuk perumahan masih diperlukan. Hal ini dikarenakan, pembangunan perumahan skala menengah ke bawah juga banyak berada di luar Jakarta dibangun oleh para pengusaha daerah.
"BTN sudah 15 tahun membantu pergerakkan ekonomi daerah melalui pembiayaan pembangunan perumahan. Jika pengembangannya bagus, perbankan khusus perumahan itu juga bisa menjadi Bank yang semakin besar seperti yang diharapkan," ujarnya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
