Jakarta (ANTARA News) - Hasil temuan terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan 63,80 persen responden menyatakan tidak tahu program yang diajukan oleh para calon presiden (capres), hanya 18,90 persen responden menyatakan tahu program para capres, dan sisanya 17,30 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.

Peneliti LSI Ardian Sopa dan Novriantoni Kahar yang dimoderatori Dewi Arum, mengemukakan hal tersebut kepada pers di Jakarta, Selasa.

Ardian mengatakan, survei LSI itu dilakukan pada 15--18 April 2014 dengan menggunakan "quick poll" adalah survei dengan metode yang sama dengan survei nasional LSI yaitu dengan metode multistage random sampling untuk 1.200 responden dan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.

"Bedanya quick poll menggunakan perangkat smartphone LSI sehingga lebih cepat dibandingkan dengan survei 'cara face to face interview'. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview," katanya.

Menurut Ardian, kesibukan para capres dan partai politik mencari mitra koalisi pun bertentangan dengan keinginan publik dalam survei, yaitu hanya 17,25 persen responden yang setuju para capres bicara soal mitra koalisi.

Sedangkan mayoritasnya publik (responden) atau sebesar 65,70 persen berharap para capres lebih banyak bicara gagasan untuk memajukan Indonesia. Adapun sebagian publik 8,70 persen menginginkan para capres berbicara tentang siapa saja calon anggota kabinetnya/menteri, dan 8,35 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

Mereka yang berharap capres lebih banyak bicara soal gagasan atau konsepnya membangun Indonesia, merata di semua segmen masyarakat. Survei menunjukan bahwa harapan tersebut ada di masyarakat yang tinggal di desa maupun kota, berpendidikan tinggi maupun rendah, orang kaya ataupun orang miskin, dan laki-laki maupun perempuan.

Ardian menjelaskan, bersadarkan riset kuantitatif dan kualitatif, LSI menyimpulkan ada ada 3 (tiga) program utama yang ingin didengar publik dari para capres.

Pertama, program politik, yaitu para capres untuk membangun pemerintah yang kuat yang meliputi isu stabilitas pemerintahan, kepemimpinan dan penegakan hukum.

Kedua, program ekonomi, yaitu para capres untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, seperti publik ingin tahu program para capres untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan, dan mengatasi inflasi yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Ketiga, program budaya, yaitu publik ingin tahu program para capres dalam mengatasi kasus-kasus diskriminasi dan menjaga keberagamaan dan kerukunan di Indonesia.

"Dua isu atau program utama diatas yaitu isu ekonomi dan politik biasanya akan selalu menjadi prioritas isu para capres. Sedangkan program para capres untuk menjaga keberagamaan dan anti diskriminasi biasanya hanya menjadi “isu pinggiran” para capres," kata Ardian.

Dia menambahkan, Survei LSI menunjukan bahwa mayoritas publik yaitu 87,60 persen menginginkan capres 2014 nantinya mampu memelihara keberagamaan Indonesia, sedang menjawab kurang penting keberagaman 8,20 persen dan 4,20 persen tidak menjawab.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014