"Terdapat ribuan karyawan BTN se-Indonesia yang berpotensi menganggur jika akuisisi ini dilakukan. Hal ini tidak sejalan dengan visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang justru mengurangi angka pengangguran," kata Poempida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Poempida mengingatkan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk tidak gegabah dalam membuat satu kebijakan. Menurut dia, ada aturan main yang harus diperhatikan Dahlan Iskan dalam membuat kebijakan dengan memerhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
"Termasuk nasib ribuan karyawan yang harus benar-benar diperhatikan," ujarnya.
Dahlan Iskan, menurut dia, seharusnya bisa belajar dari permasalahan pekerja alih daya atau "outsourcing" di sejumlah perusahaan BUMN yang sampai sekarang belum ada solusi, yaitu ratusan ribu pekerja "outsourcing" di-PHK.
Menurut dia, Komisi IX DPR sudah berkali-kali ingatkan agar Dahlan Iskan mematuhi dan menjalankan kesepakatan bersama, namun faktanya Pemerintah mengabaikan kesepakatan bersama dengan membuat aturan sendiri.
"Permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN saja tidak diselesaikan, ditambah rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri yang berpotensi melahirkan pengangguran massal," ucap politisi Partai Golkar itu.
Poempida bahkan curiga ada agenda politik dibalik rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri yang dilakukan Dahlan Iskan.
Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan akuisisi BTN bertujuan memperluas pangsa pasarnya agar lebih bisa menyalurkan kredit perumahan sekaligus mengurangi "backlog".
Saat ini Kementerian BUMN sedang menjalankan prosedur rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dan menjamin bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak akan mengalami kenaikan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
