"Tidak ada penggeledahan, ruangan Pak Sugiharto saja (yang digeledah)," kata Gamawan di Gedung Kemendagri di Jakarta, Rabu.
Gamawan mengakui memang ada petugas KPK yang menemuinya di ruangan namun tidak terjadi penggeledahan seperti yang diberitakan media.
Dia juga memberikan sendiri berkas-berkas kedinasan terkait proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kepada penyidik.
"Pagi memang ada ketemu saya di sini (Kemendagri). Saya memberikan bundel-bundel (dokumen) yang diperlukan. Saya bilang silakan diambil bundel-bundel yang diperlukan di sini," jelasnya.
Dia memang menyusun dokumen pekerjaannya secara terpisah sesuai dengan bidang masing-masing. Tumpukan dokumen terkait proyek e-KTP pun kemudian diseleksi oleh penyidik KPK ketika masih di dalam ruangannya.
"Saya memang sudah menyiapkan bundelan dokumen itu per bidang, ada soal Aceh, Papua. Kalau memang perlu dokumen soal Aceh ya silakan saja diambil," kata mantan gubernur Sumatera Barat itu.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya telah menggeledah tiga tempat, yang salah satunya ada ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi.
Hasil dari penggeledahan di tiga lokasi itu ditemukan dua alat bukti yang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan e-KTP, namun tidak disebutkan dari mana alat bukti tersebut diperoleh.
KPK juga menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sugiharto sebagai tersangka.
Proyek pengadaan e-KTP tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp1,12 triliun.
"Sementara perhitungan kasar di tingkat penyelidikan adalah Rp1,12 triliun karena anggaran ini ada dua periode yaitu pertama anggaran 2011 sekitar Rp2 trilun dan pada 2012 ada lebih dari Rp3 triliun sehingga dua anggaran itu sekitar Rp6 triliun," kata Johan Budi.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
