pemerintah (Myanmar, red) menghadapi protes karena kasus penyerobotan lahan di banyak daerah...
Yangon (ANTARA News) - Ketua Majelis Rendah dan Parlemen Myanmar U Shwe Mann menyerukan penyelesaian sengketa lahan sejalan dengan hukum, dan mengatakan pemerintah dan parlemen sekarang membahas cara menyelesaikan masalah tersebut, demikian laporan media resmi, Rabu.

Saat berbicara di hadapan warga di Pathein di Wilayah Delta Ayeyawaddy, Myanmar Baratdaya, U Shwe Mann mengakui pemerintah (Myanmar, red) menghadapi protes karena kasus penyerobotan lahan di banyak daerah terutama di wilayah itu.

Ia menyatakan ada banyak lahan yang tak dihuni di daerah tersebut pada masa lalu, dan penanam modal diundang untuk memanfaatkannya ketika warga lokal tidak memiliki cukup modal untuk melakukan itu.

Ia menjelaskan perusahaan yang mengolah sedikitnya 2.025 hektare lahan, diperkenankan untuk mengeksport 50 persen dari produk mereka, demikian dikutip dari Xinhua.

Namun ia menambahkan sebagian perusahaan harus mengembalikan lahan itu kepada pemerintah karena mereka tak bisa beroperasi tanpa kerugian, bukan hanya dalam sektor pertanian tapi juga sektor perikanan.

U Shwe Mann sebelumnya telah menyerukan dikeluarkannya hukum yang efektif guna melindungi hak asasi petani, dan mengatakan hukum mesti adil dan dalam dilaksanakan untuk menjamin penerapan hukum.

Ia juga mendesak pemerintah akan melancarkan upaya guna memungkinkan petania, yang merupakan 70 persen dari seluruh warga Myanmar, agar mereka memiliki akses ke pinjaman pertanian yang memadai dengan bunga rendah dan menekankan perlunya pembaruan yang menguntungkan rakyat.

(C003)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014