"Dengan pendidikan sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan akan bisa tumbuh berkembang, bukan berkutat pada sektor informal atau mikro terus menerus," kata Sri di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, pelaku usaha mikro di Indonesia seharusnya sesuai tahapanya dapat tumbuh dan beralih pada sektor ekonomi menengah. Sehingga, jumlah pelaku usaha mikro yang saat ini sekitar 400.000 orang, menurut dia, tidak selalu menjadi prestasi yang membanggakan.
"Dengan banyaknya jumlah usaha mikro di Indonesia, menurut saya tidak membanggakan, karena mereka seharusnya sudah dapat beralih ke sektor usaha menengah," katanya.
Ia menilai sulit beralihnya pelaku usaha mikro ke sektor lainnya yang berskala lebih besar, karena minimnya pelatihan yang mereka dapatkan. Hampir 90 persen pelaku usaha di Indonesia belum mendapatkan pelatihan.
"Dari sekitar 60 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, hampir 90 persen belum mengikuti pelatihan. Bahkan sebagian dari mereka tidak lulus SD, sehingga minim pendidikan. Itu berarti pembangunan kualitas ekonominya rendah," katanya.
Dengan demikian, menurut Sri sebaiknya pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan SDM pelaku usaha mikro, yang ke depan juga akan menghadapi pasar bebas ASEAN pada 2015.
"Subsidi energi yang terlalu besar seharusnya dapat dialihkan untuk pelatihan dan pendidikan SDM, termasuk pelaku UKM, karena mereka akan menghadapi persaingan saat mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015," katanya.
(KR-LQH/M008)
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
