Acara pembukaan pertemuan puncak yang akan berlangsung selama sehari penuh itu diawali dengan penyambutan para pemimpin ASEAN dan pendampingnya oleh Presiden Myanmar dan Ibu Negara Daw Khin Khin Win di lobi utama MICC.
Pasangan nomor satu di Myanmar itu terlihat mengenakan pakaian nasional negaranya, yaitu sarung berwarna emas dan kemeja putih saat satu per satu menyambut dan melakukan sesi foto dengan para timpalannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru tiba didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono yang mengenakan kebaya berwarna biru dan kain batik berwarna cokelat tua. Pasangan itu tiba setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang datang tanpa pendamping.
Kedatangan para tamu negara yang setiap orangnya berjeda sekitar 10 menit itu dilakukan sesuai dengan urutan alfabet negaranya. Sultan Brunei Hassanal Bolkiah merupakan tamu yang pertama hadir disusul berturut-turut oleh PM Kamboja, Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, PM Laos Thongsing Thamavong, PM Malaysia Abdul Razak dan Datin Sri Rosmah, PM Singapura Lee Hsien Loong dan Madame Ho Ching, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, dan terakhir adalah Presiden Filipina Benigno Aquino III. Sementara itu, Thailand disebutkan mengutus utusan khusus, yaitu Wakil Perdana Menteri Thailand Phongthepth Epkanjana.
Acara pembukaan yang diselenggarakan di Jade Hall yang terletak di lantai dua MICC diawali oleh Lagu ASEAN yang dinyanyikan oleh remaja Myanmar yang mengenakan pakaian nasional dari negara-negara Asia Tenggara dan sambutan pembukaan oleh Presiden Thein Sein dalam Bahasa Myanmar, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama para pemimpin ASEAN.
Dalam sesi foto bersama itu Presiden Yudhoyono berada di antara PM Kamboja Hun Sen dan PM Laos Thongsing Thammavong. Sementara itu, para pendamping pemimpin ASEAN duduk dalam panggung terpisah.
Sementara itu, Presiden Myanmar diapit oleh pemimpin ASEAN 2013 Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan calon pemimpin ASEAN 2015 PM Malaysia.
Pada acara pembukaan yang berlangsung selama lebih kurang satu jam itu diputar video keketuaan Myanmar untuk ASEAN dan pertunjukan kebudayaan.
Selama satu hari penuh, para pemimpin ASEAN diharapkan mengikuti sidang pleno ASEAN yang akan membahas kemajuan yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 dan sidang retreat yang bersifat lebih informal untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama di kawasan dan internasional. Isu mengenai sengketa Laut China Selatan diperkirakan akan menjadi agenda utama pertemuan tersebut.
Sebelumnya, pada hari Sabtu (9/5), para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pernyataan bersama mereka menyatakan keprihatinan serius asosiasi itu terkait perkembangan di Laut China Selatan yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan.
Para Menlu ASEAN yaitu Menlu Brunei Pehin Dato Lim Jock Seng, Menlu Kamboja HOR Namhong, Menlu Indonesia Marty Natalegawa, Menlu Laos Thongloun Sisouth, Menlu Malaysia Anfah Aman, Menlu Filipina Albert F. Del Rosario, Menlu Singapura K. Shanmugam, Perwakilan Thailand Sihasak Phuangketkeow, dan Menlu Vietnam Pham Binh Minh, mendesak seluruh pihak yang terlibat--selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982--untuk menahan diri dan menghindari setiap aksi yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Para Menlu itu juga meminta agar menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Sepuluh diplomat tinggi negara-negara Asia Tenggara itu menekankan keperluan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, keamanan maritim, kebebasan navigasi di sekitar Laut China Selatan serta kepatuhan pada Enam Prinsip ASEAN terkait Laut China Selatan dan Pernyataan Bersama Pertemuan Puncak ke-15 ASEAN-Tiongkok dalam peringatan ke-10 Deklarasi Tata Aturan di Laut China Selatan (Declaration on the Conduct of Parties/DOC).
Mereka juga menyeru seluruh pihak yang terlibat dalam DOC untuk menjalankan DOC sepenuhnya dan secara efektif guna menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan di kawasan. Mereka menekankan keperluan untuk bekerja bersama menyelesaikan pembahasan Tata Aturan di Laut China Selatan (Code of Conduct/COC).
Perselisihan teritorial maritim di Laut China Selatan memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik antarnegara yang mengklaim sebagian atau seluruhnya dari kawasan itu merupakan bagian dari kedaulatannya. Tumpang-tindih klaim di antara Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei yang notabene merupakan anggota ASEAN dan juga Tiongkok serta Taiwan menimbulkan ketegangan di kawasan. Puncak ketegangan ditandai dengan pendudukan baru, klaim baru, penangkapan kapal ikan dan kegiatan-kegiatan lain.
ASEAN terbentuk pada tahun 1967 beranggota Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Masalah Laut China Selatan telah menjadi pekerjaan rumah lebih satu dasawarsa bagi beberapa negara anggota ASEAN khususnya dan ASEAN pada umumnya.
Pewarta: G.N.C. Aryani
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
