"Kalau menerima partai baru atau tidak itu hak penuh PDIP, Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), dan Jokowi namun PKB ingin kerjasama yang ramping dan solid," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat.
Hal itu diungkapkan terkait peluang masuknya Partai Golkar dalam koalisi yang dibangun ketiga partai tersebut.
Karding menilai koalisi ketiga partai itu sudah cukup membuat pemerintahan yang nanti dipimpin Jokowi efektif dan solid. Hal itu menurut dia, melihat sejarah koalisi di Indonesia bahwa pemerintahan sebenarnya relatif efektif.
"Maksudnya tidak ada Undang-Undang mandeg kecuali atas kesepakatan dua pihak pemerintah dan parlemen. Tidak ada anggaran yang disepakati kecuali kesepakatan dua pihak," ujarnya.
Dia menjelaskan koalisi yang dibangun PKB saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama parpol yang mengusungnya, hanya sepakat pada "platform" namun tidak dalam agenda politik bersama.
Karding mencontohkan "platform" parpol koalisi untuk bersama-sama sepakat memerangi korupsi namun caranya bagaimana yang belum dirumuskan.
"Kedepan yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai langkah dan cara bukan sekedar cita-cita," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikediaman mantan Presiden RI itu di Jalan Teuku Umar pada Kamis (15/5).
ARB menyatakan dalam pertemuan itu dibahas mengenai kemungkinan koalisi antara partainya dengan PDI-P terutama menyamakan pendapat untuk membangun kerja sama di pemerintahan kedepan.
ARB pun juga bertemu dengan bakal capres PDI-P Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur pada Selasa (13/5) malam. ARB menyatakan pertemuan dirinya dengan Jokowi merupakan upaya penjajakan lanjutan untuk membangun koalisi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
