Menurut Ketua Forum Komunikasi Komisi Informasi Provinsi (Forkip) se-Indonesia itu, di Bandarlampung, Rabu, penerapan transparansi dalam pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
"Kultur birokrasi dan pemerintahan di Indonesia saat ini masih sangat tergantung atasannya, sehingga sebagai pemimpin tertinggi, Presiden mendatang harus mampu menggaungkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga ke pelosok daerah," kata Juniardi.
Transparansi dan akuntabilitas, lanjutnya, salah satunya dengan menjalankan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Dia mengemukakan, selama diberlakukan sejak 2010, daerah-daerah masih sangat kurang mengimplementasikan UU tersebut. Hal itu lebih banyak disebabkan karena masih kurang komitmen dari para kepala daerah.
"Padahal transparansi dan akuntabilitas sangat efektif dalam mencegah korupsi yang mengakar di daerah-daerah. Sudah banyak sekali kepala daerah yang terjerat korupsi, seperti di Banten, Bogor, dan lain-lain," ujar Juniardi.
Karena itu, dia mengingatkan agar para calon kepala daerah maupun calon presiden, setelah akhirnya terpilih seharusnya menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Pewarta: Budisantoso Budiman
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
