Sharif menjelaskan, pelantikan pejabat di lingkungan KKP merupakan bagian dari penyegaran organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelantikan merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan sebagai bagian dinamisasi yang diharapkan dapat menimbulkan suasana baru yang bisa memacu semangat kerja. “Saya menilai, telah banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh pejabat lama, oleh karena itu saya minta Saudara-saudara sebagai pejabat baru, tetap melanjutkan program tersebut. Saya percaya dengan pengalaman di berbagai bidang penugasan akan mampu beradaptasi dengan cepat dan hasilnya harus lebih baik dibanding sebelumnya,” tegas Sharif pada upacara pelantikan Pejabat Eselon I di lingkungan KKP, di Jakarta, Selasa (2/6).
Sharif menegaskan, tahun 2014 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra KKP tahun 2010-2014, sekaligus sebagai tahun persiapan untuk perencanaan pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu KKP harus dapat menyampaikan informasi kepada publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dalam periode ini, terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang merupakan direktif Presiden dan kegiatan strategis KKP yakni industrialisasi dengan blue economy. “Saya juga minta agar permasalahan yang kita hadapai dalam periode ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan untuk perencanaan pembangunan lima tahun ke depan,” tandasnya.
Terkait dengan beberapa hal tersebut, lanjut Sharif, secara khusus untuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, agar dapat menghasilkan inovasi IPTEK yang implementatif dan memiliki peran di jaringan internasional. Demikian pula untuk Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, diharapkan adanya analisis secara rutin atas kebijakan publik, baik yang telah diaplikasikan maupun yang akan dilaksanakan. “Saudara bisa melakukan pertemuan secara berkala dengan Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kepala Badan serta Staf Ahli untuk melaksanakan hal tersebut,” kata Sharif.
Harmoni dan sinergi
Sharif menandaskan, dalam rangka mewujudkan corporate culture di lingkungan KKP dengan budaya kerja yang solid dan tangguh, seorang pejabat harus terus mengedepankan kerjasama harmonis dan sinergi yang tepat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Untuk itu mereka harus dapat menyisihkan lebih banyak waktu untuk mengadakan interaksi dengan para staf serta tanggap akan adanya tuntutan reformasi, transparansi, akuntabilitas dan kejujuran publik. Mereka juga harus meningkatkan networking dengan seluruh stakeholder baik di dalam maupun di luar negeri. “Seorang pejabat harus pragmatis dan fleksibel dalam menghadapi kemajemukan dan keadaan yang serba tidak menentu dan mudah berubah sehingga dalam waktu singkat harus mampu mengambil keputusan yang tepat, serta tetap menjaga keharmonisan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tandas Sharif.
Sharif menegaskan, bahwa pada RPJMN 2010-2014, KKP harus mengimplementasikan kegiatan strategis KKP seperti program MP3EI, Program PKN, PNPM Mandiri, Minapolitan serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Semua program ini berlandaskan Konsep Blue Economy. Untuk itu kepada Kepala Balitbang KP dihimbau agar konsep Blue Economy menjadi acuan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2020. Tujuannya tidak lain, muncul kebijakan strategis peningkatan peran Balitbang KP dengan menerapkan prinsip kreatif dan inovatif, berdaya saing tinggi serta tetap mengedepankan cara-cara yang ramah lingkungan. “Sumpah jabatan pejabat eselon I sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut KEPPRES Nomor 61/ M Tahun 2014 dan pada kesempatan yang baik ini saya atas nama Pemerintah dan jajaran KKP menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya untuk menduduki jabatan yang baru di lingkungan KKP,” tambahnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
