"Dengan demikian maka ada alokasi anggaran yang memadai di bidang kependudukan dan KB di daerah," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal usai acara Fasilitasi Penyusunan dan Integrasi Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ke Dalam RPJMD, di Hotel Horison Bekasi, Selasa malam.
Fasli menjelaskan, pada saat ini masih ada daerah yang alokasi anggaran untuk bidang kependudukannya masih sangat minim.
Hal tersebut mengakibatkan program kependudukan dan KB menjadi tidak maksimal.
Padahal, kata dia, banyak permasalahan kependudukan dan KB yang dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan anggaran yang memadai.
"Dengan demikian, kami mendorong agar bidang kependudukan dan KB bisa menjadi prioritas dalam RPJMD," katanya.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Penduduk, Wendy Hartanto mengatakan, pola pikir masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya program KB dan kependudukan masih harus dibentuk dengan maksimal.
Pasalnya, masih ada pemerintah daerah dan masyarakat yang menganggap program KB dan kependudukan bukan isu utama yang harus diperhatikan.
"Karena itulah BKKBN mempunyai tugas untuk mengadvokasi masyarakat dan pemerintah daerah agar menjadikan masaah KB dan kependudukan sebagai isu strategis," katanya.
(W004/T007)
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
