Wakil Rektor III Poltekom Redi Bintarto, Kamis menyayangkan rencana penutupan kampus tersebut dan diubah menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Malang. "Seluruh civitas akademika di kampus ini menolak rencana penutupan tersebut, oleh karena itu kami mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan kami," katanya.
Menurut Redi rencana penutupan itu tidak tepat, apalagi sekarang Poltekom sedang naik daun dan berhasil menjalin kerja sama hingga Singapura. Saat ini juga banyak perusahaan yang percaya pada alumnus Poltekom, terutama untuk jurusan D3 Mekatronika yang merupakan satu-satunya di Kota Malang.
Karena alasan inilah, lanjutnya, seluruh civitas akademika dan seluruh komponen kampus tetap mempertahankan suasana kuliah di kampus itu tetap nyaman dan kondusif, bahkan Redi memastikan tidak ada perubahan jam pengajaran dan tidak ada mahasiswa yang keluar dari Poltekom meski wacana penutupan kampus itu terus didengungkan.
Menyinggung biaya operasional kampus yang masih disubsidi Pemkot Malang, Redi mengatakan subsidi tersebut digunakan untuk menekan biaya sumbangan pertisipasi pendidikan (SPP) hingga sebesar Rp1,5 juta dan membayar gaji dosen maupun karyawan. Sedangkan untuk operasional kampus menggunakan dana dari mahasiswa dan unit usaha Poltekom.
Ia mengakui rendahnya biaya kuliah di Poltekom karena mahasiswa masih disubsidi Pemkot Malang, namun jika subsidi itu dicabut, secara otomatis biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa menjadi tinggi. "Unit usaha Poltekom yang menjadi penopang operasional adalah pabrik gula yang baru diresmikan, sehingga tidak benar kalau bantuan dari Pemkot Malang untuk operasional," tegasnya.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekom menyatakan penolakan penutupan kampus itu dengan mengumpulkan tanda tangan di dua spanduk besar dan satu baliho yang selanjutnya dipajang di pintu masuk Kampus Poltekom serta di pinggir Jalan Raya Tlogowaru yang menjadi jalan utama masuk ke dalam kampus.
"Selain mengumpulkan tanda tangan, kami juga memasang poster berukuran besar yang berisi aspirasi mahasiswa yang menghendaki Poltekom tetap berdiri dan tidak sampai ditutup. Kami melakukan ini supaya masyarakat dan Pemerintah tahu kalau kami menolak rencana penutupan tersebut," kata Ketua BEM Poltekom Nurhayadi.
Ia menegaskan sikap mahasiswa Poltekom tegas menolak rencana penutupan dan menolak perguruan tinggi itu disebut ilegal, sebab kampus tersebut terdaftar di Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bahkan sebagian mahasiswa mendapat beasiswa Dikti.
Mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2012 itu mengatakan, kehadiran Poltekom adalah angin segar bagi warga miskin seperti dirinya yang mengandalkan kemampuan ibunya dari berjualan tempura, sementara ayahnya sudah lama meninggal. "Saya dulu sempat bekerja sebagai buruh percetakkan di Jakarta sebelum bisa kuliah di Poltekom,"ujarnya.
Biaya masuk Poltekom tahun ini paling mahal Rp4,5 juta dan berlaku bagi seluruh jurusan, yakni D3 Teknik Informatika, D1 Teknik Informatika, D3 Teknik Telekomunikasi, D3 Teknik Mekatronika dengan cabang Otomasi Industri dan Alat Berat.
(E009/M026)
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
