"Reformasi birokrasi harus dituntaskan dengan baik," kata Hatta dalam debat capres/cawapres yang diselenggarakan KPU di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam.
Hatta menjelaskan selama ini birokrasi yang kurang efisien, tidak berorientasi kepada pelayanan publik dan terlalu "gemuk" merupakan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menurut dia, hal tersebut terjadi karena organisasi itu tidak berwawasan dalam pelayanan publik, aparaturnya tidak bersih karena proses rekrutmen yang kurang baik dan sistem promosi jabatan tidak transparan serta akuntabel.
"Selain itu, lembaga/institusi tidak melayani dengan baik karena tidak ada ukuran pencapaian yang pasti, membuat pelayanan menjadi buruk, bertele-tele, mahal, berlarut-larut dan melelahkan," ujarnya.
Untuk itu, menurut Hatta, reformasi birokrasi harus diupayakan dengan memperbaiki organisasi agar menjadi lebih efisien dan tidak memakan waktu lama.
"Kemudian, kita harus melakukan akuntabilitas yang berbasis kinerja, sehingga tidak ada satupun kebijakan yang dijalankan, yang tidak bisa diukur dan semua harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia menambahkan penguatan peran penegak hukum seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan harus dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan ada perbaikan kualitas sumber daya aparatur, sehingga jumlahnya sesuai desain struktur organisasi.
"Jumlah pegawai yang tidak didesain sesuai struktur organisasi harus kita pangkas dan penghematan terhadap pengelolaan keuangan negara dilakukan untuk mencegah kerugian. Kalau ini kita bisa perbaiki, maka kita bisa mengatasi hambatan," kata Hatta.
Pemilu Presiden dan Wapres pada 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla.
(S034/T007)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
