Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, pada visi dan misi di sektor kelautan misalnya. Pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan, termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktik perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan.
Sementara pasangan Jokowi-JK juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait lemahnya tata kelola perikanan.
Kemudian, di sektor kehutanan, menurutnya, tak satupun visi dan misi dari kedua pasangan Capres dan Cawapres ini yang mengarah pada komitmen nol deforestasi.
Ia menyebutkan, Jokowi-JK dalam visi-misinya lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar yang selama ini identik dilakukan masyarakat adat/ lokal. Namun, di sisi lain praktek konversi hutan skala besar oleh korporasi belum menjadi perhatian.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta yang menegaskan tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, dirasa tidak sepenuhnya memberikan komitmen perlindungan hutan dan gambut tersisa.
"Kami mengharapkan adanya komitmen yang lebih kuat disampaikan kepada publik pada tanggal 5 Juli yang akan datang pada saat debat terbuka tentang isu lingkungan nanti," kata Longgena dalam siaran persnya.
Kemudian, menurut Longgena, komitmen dan program dalam visi-misi kedua Capres dan Cawapres ini tampak masih sangat mengandalkan ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam strategi pembangunan nasional. Padahal menurutnya, kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah ada dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera.
Longgena menyebutkan, dalam dokumen visi-misinya Pasangan Jokowi-JK masih menunjukkan batubara sebagai solusi energi di Indonesia, sementara Prabowo-Hatta juga mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara.
"Kami menantang pemerintah baru nanti untuk menetapkan target setidaknya 40 persen energi terbarukan pada 2030. Pada era krisis iklim ini sudah saatnya pemerintah beralih kepada energi aman, bersih, dan terbarukan. Eksploitasi SDA berlebihan dan merusak merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi," ujarnya.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
(*)
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
